Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH Kota Depok mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2021-2022.
Petikan Perwal nomor 17/2021 tentang petunjuk teknis PPDB mulai TK, SD, SMP tersebut yakni, siswa non-Kota Depok tak bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin mengatakan, PPDB tahun ini tidak tersedia kuota dari luar Kota Depok. "Perwal PPDB-nya telah turun, siswa non-Kota Depok tidak bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok," katanya, Jumat (21/5).
Jika ada warga atau orang tua yang sudah lama tinggal di Kota Depok namun tidak memiliki identitas Kota Depok, maka anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok.
"Sekarang tak ada kuota untuk non-Kota Depok. Banyak warga Kota Depok yang sudah lama tinggal di Kota Depok tetapi tidak memiliki identitas kartu keluarga (KK) Kota Depok akan terasa sekarang," jelas Thamrin.
Ia mengatakan, jika ingin menerima siswa non-Kota Depok, maka harus dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan wilayah lain seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
Thamrin menuturkan, saat ini masih banyak siswa Kota Depok yang tidak tertampung sehingga pihaknya memprioritaskannya kuota untuk warga Kota Depok.
Demikian halnya dengan non-Kota Depok juga telah memberlakukan hal yang sama, seperti Jakarta. "Sekarang kita, kalau mau ada penerimaan dari luar Kota Depok harus ada MoU. Sekarang, jangankan untuk anak luar Kota Depok, untuk Kota Depok saja masih kurang. Akhirnya kita berfikir sama. Jakarta juga sama, Bogor, Tangerang, Bekasi. Makanya harus ada MoU, " tandas Thamrin.
Thamrin memaparkan TA 2021-2022 Kota Depok menyiapkan kuota untuk jenjang SMP sebanyak 9.000 siswa. Sedangkan lulusan SD di Kota Depok sebanyak 34.000 siswa. Oleh karena itulah, kata dia pihaknya memperketat sistem PPDB.
"Kalau kita tidak perketat sistem PPDB, akan kasihan anak Kota Depok yang punya prestasi tapi tak terfasilitasi. Dengan sistem seperti ini jadi siswa bisa terakomodir," ujar Thamrin.
Thamrin menjelaskan, PPDB tahun ini sedikit berbeda dibandingkan PPDB sebelumnya. Jika sebelumnya siswa non-Kota Depok bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok, tahun ini aturan tersebut tidak berlaku lagi.
Sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Depok hanya boleh menerima siswa yang terdaftar di kartu keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Depok (OL-13)
Baca Juga: Vaksinasi Guru dan Tendik Baru Capai 23%
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kuota untuk SMA negeri 4 sebanyak 432 kursi.
Pancaverse Xperience yang mengusung tema Take UPart for Earth, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan pada lingkungan melalui seni, kreativitas, dan aksi nyata.
Orangtua korban yang kaget mendengar informasi itu langsung membawa perkara ke kantor polisi.
BPS mencatat kelompok pengeluaran pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,2% pada Agustus 2021. Serta, berkontribusi terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,07%.
"Sudah ada pemberitahuan dari sekolah, besok mulai masuk tetapi secara daring."
TIDAK sedikit kalangan yang memandang bahwa di masa pandemi seperti saat ini, kejahatan-kejahatan terhadap anak pun semakin meningkat dan kian brutal.
PEMBELAJARAN Tatap Muka (PTM) yang direncanakan pada tahun ajaran 2021/2022 tergantung situasi pandemi di masing-masing wilayah.
PEMPROV Jabar mengizinkan sekolah melaksanakan KBM tatap muka mulai tahun ajaran baru. Kebijakan itu menyusul kondisi penyebaran covid-19 di hampir semua kota dan kabupaten melandai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved