Kadin: Ikut Vaksinasi Gotong Royong, Pengusaha jangan Potong Gaji

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta pengusaha tidak memotong upah atau mengurangi Tunjangan Hari Raya (THR) pekerjanya untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong. Menurutnya, program ini dijalankan bukan untuk menambah beban masyarakat atau pekerja.

“Pada saat vaksinasi mandiri, atau saat ini namanya gotong royong, filosofinya adalah program vaksinasi gratis. Karena end user-nya harus gratis memperoleh vaksin. Itu adalah permintaan pemerintah yang kami penuhi.

Jadi pengusaha tidak boleh atau jangan memotong gaji atau THR kemarin untuk program vaksinasi ini,” kata Rosan dalam konferensi pers ‘Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong untuk Bangkit Bersama’, Rabu (19/5).

Baca juga: Badan POM: Alami Gejala usai Divaksin AstraZeneca Segera Lapor

Itu artinya, pengusaha atau pemberi kerja yang menginginkan ikut progam vaksinasi gotong royong menanggung beban biaya pekerjanya. Sebab, kata Rosan, saat Kadin membuka pendaftaran program tersebut, mayoritas pendaftar bersedia untuk membayar vaksin dengan rentang harga di bawah Rp500 ribu per dosisnya.

Adapun menurut catatan Kadin, sebanyak 22.736 perusahaan mendaftar untuk ikut program vaksinasi gotong royong. Dari jumlah itu tercatat pendaftar dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkisar 7.000 unit.

Dari total pendaftar itu pula didapati sekitar 78% menyanggupi untuk membayar di bawah Rp500 ribu untuk setiap dosis vaksinnya. Sedangkan sisanya menyanggupi untuk membayar dengan harga Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per dosis.

Rosan juga menyoroti tingginya minat UMKM untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong. Menurutnya, itu merupakan hal positif karena sektor usaha itu juga dapat berkontribusi lebih meski mengalami tekanan di masa pandemi covid-19.

Baca juga: Jokowi Akui Kesulitan Dapatkan Suplai Vaksin Gotong Royong

Lebih lanjut, dia juga meyakini harga yang dipatok untuk satu dosis vaksin dalam program tersebut tidak akan memberatkan pengusaha. “ini sesuai dengan survei. Waktu itu kita kumpulkan juga, untuk seluruh perusahaan untuk memberi masukan.

Agar setelah harga ditetapkan nanti perusahaan tidak mundur. Harga ini sesuai dengan survei dan kemampuan dunia usaha yang mendaftar. Jadi kami yakin ini sesuai dengan ekspektasi,” tuturnya.

“Tapi perlu dipahami, ini sifatnya opsional, jadi tidak ada paksaan untuk perusahaan untuk ikut program ini. Kalau mau ikut yang gratis ya silakan, kalau mau meringankan beban pemerintah juga silakan.

Ini memang masa yang tidak mudah bagi kami (pengusaha), tapi kami memiliki kemampuan, maka hadir program ini sebagai opsi, bukan mandatori,” pungkas Rosan. (OL-2)