Pemerintah Jangan Tebang Pilih Terapkan Aturan Larangan Mudik

PEMERINTAH diminta untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan kebijakan aturan larangan mudik lebaran. Hal tersebut menanggapi munculnya wacana untuk para santri diberikan dispensasi dari aturan larangan mudik.

"Peraturan tersebut diberlakukan untuk mengutamakan kesehatan masyarakat, bukan mengedepankan rasa kasihan, terlebih lagi banyak santri yang sebelumnya dinyatakan positif terpapar covid-19 di lingkungan ponpes," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Pemerintah daerah agar dalam menyikapi wacana harus berpedoman terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku dan memastikan para santri menjalankan dengan baik seluruh upaya untuk penanganan covid-19, dengan menahan diri untuk tidak mudik, sehingga berkontribusi dan menghargai upaya pemerintah untuk mencegah penularan covid-19.

"Meminta pemerintah memberikan pengertian dan mengarahkan ponpes agar tidak memulangkan santri-santrinya pada waktu lebaran kali ini. Apabila terpaksa ada santri yang dipulangkan sebelum atau setelah tanggal pelarangan yaitu sebelum 6-17 Mei 2021, agar tetap mengikuti seluruh ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19"

Selain itu pemerintah daerah juga dapat melakukan pendekatan yang baik kepada Ponpes, dengan menjelaskan dan mengarahkan bahwa mudik dapat menimbulkan keramaian dan meningkatkan risiko terpapar virus.

"Apalagi kita saat ini belum seluruh masyarakat, termasuk lansia, diberikan vaksin, sehingga herd immunity atau kekebalan komunal belum terbentuk," cetusnya.(H-1).

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Soelistijono