Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KALANGAN masyarakat pers Indonesia berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah atas upaya melakukan vaksinasi covid-19 kepada wartawan dari berbagai media massa.
"Pemberian suntikan vaksin covid-19 diperlukan karena wartawan adalah satu dari beberapa profesi yang tetap bekerja di lapangan pada masa pandemi ini. Industri pers juga termasuk jenis industri yang tidak bisa hibernasi meski situasi segenting apapun," kata Ketua Hubungan Antarlembaga Dewan Pers Agus Sudibyo dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Sabtu (20/30) malam.
Menurut dia, meski dalam situasi pandemi seperti saat ini insan pers harus bekerja lebih keras karena publik memerlukan informasi akurat dan memadai. Informasi juga diperlukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menyusun kebijakan, termasuk yang terkait berbagai upaya menekan laju penyebaran covid-19.
Dalam keterangan gabungan Dewan Pers, PWI, Forum Pemred, IJTI, SPS, AMSI, SMSI, PRSSNI, ATVSI, ATVLI, PFI itu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan para tenaga kesehatan yang bekerja keras untuk menyukseskan proses vaksinasi kepada insan pers. Proses vaksinasi wartawan dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama berlangsung pada 25-27 Februari 2021 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, serta pimpinan asosiasi profesi dan industri pers ikut menghadiri acara pembukaan proses vaksinasi tersebut. Dalam tahapan itu, sekitar 5.500 wartawan didaftarkan dengan yang menjalani vaksinasi 5.200 orang. Vaksinasi dosis kedua juga sudah dilakukan pada 16-17 Maret 2021 yang diikuti 5.025 wartawan.
Dari laporan setiap asosiasi, diketahui hampir tidak ada efek samping yang serius bagi para penerima vaksinasi covid-19. Prosesnya juga berlangsung aman dengan antrean tertib. Proses pelayanan yang ramah dan memberi rasa nyaman.
Selain itu proses vaksinasi terhadap para wartawan juga akan digelar di Balai Kota, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Rencananya kegiatan itu melibatkan sekitar 4.000 wartawan dari berbagai asosiasi yang direncanakan mulai digelar pada pekan keempat Maret 2021.
Terkait dengan masih banyak wartawan yang karena tuntutan pekerjaan masih turun ke lapangan serta belum menerima vaksinasi, masih dicari jalan keluar agar mereka bisa segera menerima suntikan vaksin. "Kita semua tentu sangat berharap agar dengan vaksinasi ini tingkat penyebaran covid-19 bisa ditekan hingga zero. Semua kita bisa beraktivitas kembali dan ekonomi kembali pulih," ujarnya. Meski demikian, pekerja media, baik yang sudah maupun belum menerima vaksinasi, diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan pekerjaan jurnalistik. (Ant/OL-14)
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Pendapat tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap abai terhadap hak konstitusional wartawan Indonesia.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Dewan Pers mengeluarkan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai pungutan biaya untuk penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers di sejumlah daerah.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Totok mengatakan Dewan Pers tidak dapat lagi memfasilitasi UKW dalam jumlah besar seperti tahun 2024 karena keterbatasan anggaran.
Edukasi tentang pemahaman terkait Artificial Intelligence (AI) ini dihadiri sekitar 100 orang, dan dikemas melalui forum Insight Talk Literasi Cerdas di Era Kecerdasan Artifisial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved