Minggu 14 Maret 2021, 12:00 WIB

Beredar, Kelulusan ASN PPPK Bisa Dipermudah

HUMANIORA | Humaniora
Beredar, Kelulusan ASN PPPK Bisa Dipermudah

MI/Djoko Sardjono
TUNTUTAN GURU HONORER: Sejumlah guru honorer berunjuk rasa di Klaten, Jateng menuntut pemerintah untuk mengangkat menjadi CPNS tanpa syarat

 

ADANYA informasi di tengah masyarakat bahwa kelulusan seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa dipermudah disesalkan oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud.

Sehubungan dengan informasi tersebut Kemendikbud menegaskan bahwa praktik tersebut melanggar hukum dan bukan merupakan tindakan terpuji di tengah upaya pemerintah melaksanakan tata kelola seleksi dengan jujur dan transparan. “Saya prihatin dengan peredaran informasi calo dan uang pelicin yang meresahkan guru honorer ini. Saya mewakili Kemendikbud mengimbau khususnya kepada para guru calon peserta seleksi PPPK agar tidak terbujuk modus-modus penipuan semacam ini yang justru akan merugikan calon peserta sendiri,” tegas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud Iwan Syahril , Minggu (14/03).

Seperti ditegaskan Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya, PPPK memang tetap harus melalui proses seleksi berdasarkan amanah undang-undang dan demi menjaga kualitas guru. Akan tetapi bagi para guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, diminta untuk tidak berkecil hati karena para guru diberikan kesempatan hingga tiga kali mengikuti tes PPPK.
Ditjen GTK Kemendikbud juga telah memperkenalkan Program Guru Belajar dan Berbagi – Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional para peserta dengan mengedepankan konsep ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran.

“Kami mengimbau para guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru untuk dapat memanfaatkan program pembelajaran yang ada di Seri Belajar Mandiri sebagai usaha penguatan kapasitas pribadi sebelum mengikuti tes seleksi ASN PPPK. Mari kita semua membuktikan integritas diri melalui seleksi yang adil, bersih, dan demokratis,” tutur Iwan Syahril.

Terkait keberadaan praktik calo seleksi ASN PPPK ini, Kemendikbud akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menginvestigasi lebih lanjut dan menindak oknum yang terbukti melakukan. Kepada masyarakat yang mengetahui informasi tentang praktik calo ini juga dapat menyampaikan laporan melalui Layanan Informasi dan Pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses pada laman resmi Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud, yakni ult.kemdikbud.go.id atau  https://kemdikbud.lapor.go.id. (RO/H-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Menkes: Tingkat Keparahan Omikron Rendah, Jangan Panik

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 27 Januari 2022, 18:12 WIB
Ciri-ciri yang kedua dari varian omikron yakni hospitalisasi rate lebih rendah dan tingkat keparahannya juga lebih...
Dok.MI

Pusat Minta DKI Jakarta, Jabar dan Banten Tekan Kasus Covid-19

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 27 Januari 2022, 18:04 WIB
Satgas Penanganan Covid-19 mencatat DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten menyumbang 13 ribu kasus atau 90,4% dari total 14 ribu kasus dalam...
MI/RAMDANI

DKI Jakarta Jadi Medan Perang Pertama Lawan Omikron

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 27 Januari 2022, 17:58 WIB
"Pola penyebaran omikron mulainya di Jakarta dulu. Kalau saya lihat polanya bergeser ke Jawa Barat dan Banten kemudian ke Jawa Timur...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya