Pemerintah Indonesia Komitmen Fokus Tuntaskan Stunting

PEMERINTAH Indonesia menegaskan akan terus fokus menuntaskan stunting meski dihadapkan pada keterbatasan akibat pandemi Covid-19. Hal ini karena peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan. 

Saat ini, Indonesia terus mendorong konvergensi program penurunan stunting dari pusat hingga tingkat desa, agar bisa menyasar sasaran program: rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK).

“Kami tidak akan setengah-setengah dalam menuntaskan persoalan ini (stunting). Segala daya upaya akan kami kerahkan untuk menurunkan angka stunting ke level 14%di tahun 2024 mendatang,” ungkap Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, dalam keterangan pers, Rabu (3/3).

Pernyataan Suprayoga tersebut juga disampaikan dalam acara Global Forum Human Capital Project 2021 yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Selasa (2/3). 

Dalam forum yang dibuka Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, Suprayoga mengatakan modal sumber daya manusia (human capital) merupakan elemen yang sangat krusial dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih besar.

"Kualitas sumber daya manusia yang terbangun dengan baik, kata dia, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan dan daya saing sebuah negara," jelasnya.

Dalam forum yang dihadiri 79 negara tersebut itu Suprayoga menyebut stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dampak ke depannya menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan di tingkat negara.

“Stunting harus segera diatasi. Apalagi mulai 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi bonus demografi tersebut. Indonesia harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi itu,” imbuhnya. 

Suprayoga memaparkan, keseriusan Indonesia dalam menuntaskan stunting ditunjukkan melalui komitmen pimpinan nasional yang telah menetapkan bahwa prevalensi stunting untuk dapat diturunkan dari 27,7% di tahun 2019 menjadi 14% di tahun 2024.

Hal tersebut perlu didukung peningkatan alokasi pendanaan yang terdesentralisasi ke daerah dan desa. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia hingga level desa.

Dalam presentasinya, Suprayoga menyebut bahwa selain komitmen di tingkat nasional, kepala daerah menjadi motor bergulirnya program penurunan stunting yang menyasar keluarga 1.000 HPK. Saat ini, tercatat 358 dari 514 pemimpin daerah berkomitmen mempercepat program pencegahan stunting. 

Menurutnya, investasi yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dalam studi persepsi yang dilakukan Sekretariat Wakil Presiden didapati hasil bahwa 70% masyarakat menilai bahwa pencegahan stunting adalah hal utama yang perlu dilakukan. 

“Penajaman program telah dan sedang dilakukan sehingga dukungan pelaksanaan program kepada daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah juga menjalankan programnya dengan inovatif dan serius,” jelas Suprayoga, yang menyajikan tentang pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting di Indonesia. 

"Tiga kata kunci di sini, sasaran penerima program yang sama, lokasi yang sama dan intervensi yang tajam dan konvergen,” tambah Suprayoga.

Sementara itu, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mengatakan, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terkait pengembangan modal manusia, khususnya dalam penanganan stunting. 

Bank Dunia, kata dia, mendukung Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting di mana 23 kementerian bekerja sama dalam melaksanakan  berbagai program. Bank Dunia juga terus mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat modal manusia Indonesia lebih lanjut. (RO/OL-09)