Masyarakat Harus Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

PAKAR epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai belum patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi penyebab tingginya jumlah kasus covid-19.

"Kasus covid-19 itu meningkat banyak karena masyarakatnya memang abai terhadap protokol kesehatan," kata Tri, Selasa (19/1).

Masyarakat pun diimbau terus menjalankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan protokol kesehatan.

Pemerintah sendiri telah memberlakukan PPKM di Jawa-Bali mulai 11-25 Januari sebagai respons atas tingginya kasus covid-19 di Tanah Air. Pembatasan berlaku di beberapa wilayah yang memenuhi kriteria yang sudah pemerintah tetapkan.

Menurut Tri, PPKM yang sekarang berlaku masih skala ringan. Kalau melihat kondisi saat ini, dia menilai perlu PPKM skala berat. Per 18 Januari, kasus positif covid-19 di Indonesia sudah mencapai 917.015.

"Kalau berat itu lockdown, kalau sedang itu PSBB dengan pembatasan sosial yang tinggi, pembatasan sosial bekerja, semuanya harus dibatasi," ujar Tri.

Baca juga: Jawa Barat Sosialisasikan Disiplin Protokol Kesehatan Lewat Film

Menurut dia, pembatasan jumlah pekerja masih perlu. Bahkan Tri mengusulkan pegawai yang masuk kerja harus di bawah 25%. Dia berharap semua kalangan disiplin menerapkan kebijakan dari pemerintah dan protokol kesehatan. Kalau tidak, kasus positif akan terus meningkat.

"PPKM ini sudah benar. Tapi jika tidak PSBB sedang atau berat, kasusnya akan terus meningkat. Jadi, pemerintah harus serius PSBB sedang atau berat," tegas Tri.

Epidemiolog Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad juga mengatakan meningkatnya kasus positif covid-19 bisa karena masyarakat tidak disiplin menerapkan PPKM dan protokol kesehatan. "Bisa kombinasi dari itu," tutur Riris.

Menurut dia, mobilitas masyarakat harus dikurangi untuk menekan kasus positif covid-19. "Mobilitas adalah faktor utama penularan. Agar penuluran menurun mobilitas harus dikurangi," kata Riris. (R-3)