Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KETUA Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pemerintah akan mengaktifkan kembali Posko COVID-19 di seluruh provinsi serta kabupaten/kota untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes).
"Yang harus kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat paling rendah yaitu desa, kelurahan," katanya dalam diskusi Satgas Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, hari ini.
Ia menegaskan Satgas COVID-19 sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta melakukan pertemuan dengan para kepala daerah untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh wilayah.
"Dalam rangka menegakkan protokol kesehatan, bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi," kata Doni, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca juga: Vaksinasi Pemacu Perekonomian Indonesia
Terkait yang tidak mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, ia berharap pemerintah daerah mengambil tindakan tegas dan Posko COVID-19 akan membantu dalam realisasi hal tersebut.
Dia menegaskan Posko COVID-19 itu penting karena di dalamnya dapat terdiri dari berbagai elemen mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri serta berbagai lembaga lainnya.
Keberadaan mereka diharapkan memastikan tidak berhentinya edukasi dan sosialisasi baik perihal COVID-19 maupun protokol kesehatan untuk mencegah penularannya.
"Kita lihat daerah-daerah yang rutin bertahan untuk selalu mengingatkan, mampu menekan kasus. Tetapi ada daerah yang fluktuatif, ada saatnya rajin, tiba-tiba mengendor akhirnya kasusnya naik," katanya.
Karena itu, ia mengingatkan menghadapi COVID-19 membutuhkan stamina karena masih belum diketahui kapan COVID-19 akan berakhir, meski proses vaksinasi akan segera dimulai.
Selain itu, untuk menekan kasus aktif yang meningkat pemerintah memutuskan untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah Jawa dan Bali dalam periode 11-25 Januari 2021, demikian Doni Monardo.(OL-4)
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
KETUA Satgas covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan, menyarankan masyarakat untuk tetap melaksanakan vaksinasi ke-4 atau booster ke-2.
Achmad menyebut bahwa pemberian uang jasa pelayanan medis Covid-19 tidak berpedoman pada aturan yang berlaku
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Kasus covid-19 di Indonesia bertambah 565 pada Minggu, 9 April 2023. Total kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 6.751.168 orang.
Coba ingat-ingat lagi wajah orang terdekat kita yang telah tiada. Begitu pula deretan angka yang hingga kini masih terpampang di laman situs covid19.go.id. Mereka bukan statistik belaka.
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Agar kenaikan kasus covid-19 di beberapa negara tidak merambat ke Indonesia maka pengawasan di pintu masuk negara juga perlu diperketat
Pada November tahun ini diharapkan ada 5 juta dosis vaksin dalam negeri yang bisa dipakai masyarakat dan pada Desember juga diproduksi 5 juta dosis.
Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan untuk memutus mata rantai penularan covid-19, yang tersedia untuk gawai dengan sistem operasi Android dan iOS, serta versi website.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved