Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan program vaksinasi secara nasional akan dilaksanakan pada tahun ini.
Kepastian tersebut diutarakan setelah pemerintah bisa mengamankan stok vaksin covid-19 dari beberapa produsen global.
"Tahun ini, pemerintah akan menggelar vaksinasi massal covid-19. Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca dan BioNTech-Pfizer," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, melalui akun Instagram resmi, Jumat (1/1).
Selain vaksinasi, kebijakan lain yang diprioritaskan pada 2021 adalah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dua program tersebut merupakan program lanjutan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di ranah global.
Baca juga: Menlu: Izin Vaksin AstraZeneca di RI Bisa Lebih Cepat
"Tahun ini tetap kita akan isi dengan pembngunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Anggaran besar kita kucurkan untuk membangun bendungan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, bandara sampai rumah susun di seluruh Indonesia," tegas Kepala Negara.
Dengan segenap ikhtiar dan dukungan dari seluruh masyarakat, Jokowi optimistis Indonesia bisa melangkah di 2021 dengan penuh semangat dan harapan.
"Kita akan melewati masa sulit ini dan bangkit menuju Indonesia yang maju dan kita cita-citakan," tutupnya.(OL-11)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved