Terkait adanya varian baru Sars-Cov-2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta para ahli mikrobiologi untuk melakukan kajian secara saintifik.
"Kami sudah mendengar dan kami meminta para ahli di Kemenkes untuk mempelajari. Untuk hal-hal seperti ini, jangan terburu dalam menolak atau menerima keberanan berita ini. Ini hal teknis dan geologis kedokteran sifatnya, sehingga kita konsultasikan segera kepada ahlinya," kata Budi dalam Press Briefing bertajuk Langkah Antisipatif Menghadapi Lonjakan Kasus Covid-19, di RSCM Jakarta Pusat, Jumat (25/12).
Baca juga: KPU belum Putuskan Tes Ulang Covid-19 untuk Petugas Pascapilkada
Seken itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan komunikasi positif yang lebih penting daripada memperkenankan mutasi ini. Sebab, memastikan masyarakat peduli pada protokol kesehatan 3 M lebih penting.
"Komunikasi positif dengan tidak menakut-nakuti orang, tetapi membuat orang ikut care terhadap 3 M itu jauh lebih penting dan baik, daripada kita mengangkat isu-isu tersebut," jelasnya.
Dia menambahkan terkait adanya varian baru itu tentunya akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mempelajari varian Sars-Cov-2 tersebut.
"Yang paling penting teman-teman membantu kita melakukan komunikasi positif tadi," jelasnya.
Diketahui, munculnya varian baru dari virus Sars-Cov2 di South Wales Inggris diharapkan tidak memperparah perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia. Saat ini, sejumlah negara di Eropa dan Australia melaporkan telah mengidentifikasi virus serupa yang dinamakan Sars-Cov-2-VUI2020-12/01.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan bahwa Satgas Pengamanan Covid-19 telah turut menyempurnakan regulasi pelaku perjalanan dengan melakukan adendum Surat Edaran No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19.
"Khususnya memperketat kedatangan pelaku perjalanan dari Inggris, Eropa dan Australia. Karena ditemukannya varian baru, maka berpotensi terdistribusi ke negara lain," sebut Prof Wiku di Gedung BNPB, Kamis (24/12).
Dalam surat edaran itu mengatur beberapa tahapan bagi warga negara asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) dari negara asing. Khusus WNA dari Inggris, baik secara langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki wilayah Indonesia untuk sementara waktu.
Dan bagi WNA dari wilayah Eropa dan Australia, baik secara langsung dan transit harus menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR yang dikeluarkan fasilitas kesehatan di negara asal yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum tanggal jam keberangkatan.
Sedangkan bagi WNI yang datang dari negara Eropa dan Australia baik secara langsung maupun transit di negara asing, juga harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan. Sementara untuk ketentuan kedatangan WNA dari negara lain, juga sudah diatur dalam Surat Edaran No. 3 Tahun 2020.
Untuk tahapan selanjutnya, bagi WNA atau WNI yang lolos pemeriksaan awal, harus melakukan tes ulang RT-PCR pertama. "Jika hasilnya positif, maka harus menjalani perawatan lanjutan. Dan jika hasilnya negatif, maka pendatang harus melakukan tahapan lanjutan yaitu isolasi selama 5 hari (sejak tanggal kedatangan)," jelasnya.
Bagi WNA atau WNI negatif Covid-19 dan telah menjalani isolasi selama 5 hari, maka akan dilakukan tes ulang RT-PCR tahap 2. Pertimbangan tes ulang ini, adalah median waktu inkubasi virus Covid-19 yaitu selama 5 hari. Apabila hasil tes kedua itu negatif, maka pelaku perjalanan akan diperbolehkan memasuki Indonesia.
Namun, apabila hasil tes kedua positif Covid-19, maka harus melakukan perawatan lanjutan. Untuk biaya perawatan ini, Wiku menyebut bagi WNI ditanggung pemerintah Indonesia. Sedangkan WNA akan bersifat mandiri atau berbayar.
"Pada prinsipnya, peraturan ini dibentuk untuk membatasi mobilitas, yang dapat meningkatkan peluang Penularan sekaligus tanggap terhadap fenomena mutasi virus di beberapa negara di dunia," terang Wiku.
Disamping itu, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen melakukan surveilans perubahan genetika varian baru virus Sars-Cov2 serta sebarannya secara nasional dan global. Pemerintah pun berusaha kerasa untuk mencegah masuknya varian baru virus tersebut untuk melindungi keselamatan dan kesehatan warga negara Indonesia dari kemunculan imported case. (H-3)
