Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMUTAKHIRAN Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan efektif jika dibuat sederhana dan ringkas untuk memudahkan up-date yang setiap saat dibutuhkan untuk program-program sosial dan kependudukan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhadi menyebut DTKS merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi masyarakat. Sehingga data ini digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program terutama perlindungan sosial.
"Tentu Kementerian Sosial, pemda dan lembaga lain harus bersinergi agar kualitas DTKS menjadi lebih baik. Harus dilakukan semacam modernisasi DTKS yang pasokan informasinya dikumpulkan dari lapisan terbawah," kata Nurhadi kepada Media Indonesia, Kamis (10/12).
Legislator asal Dapil VI Jatim dari Fraksi Partai NasDem itu menambahkan pola koordinasi pusat dan daerah perlu ditingkatkan. Bahkan, jika diperlukan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
"Saat rapat komisi VIII dengan Kemensos, saya selalu ingatkan DTKS perlu penyederhanaan sistem. Contoh seperti data PKH yang meninggal dunia baru bisa terhapus setelah berbulan-bulan dilaporkan. Harusnya tiap bulan bisa up date bila sistem lebih ringkas," sebutnya
Apalagi, lanjut Nurhadi dalam kondisi pendemi covid-19, dipastikan banyak orang miskin baru akibat kehilangan pekerjaan dan patut menjadi perhatian. Nurhadi tak memungkiri penetapan tersangka Mensos dan pejabat Kemensos lainnya menjadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai titik awal untuk membenahi sistem yang selama ini berjalan.
Sebelumnya, Sekjen Kemensos Hartono Laras menyatakan untuk keperluan pemutakhiran DTKS, BPS akan menyiapkan lebih dari 100.000 petugas. "Dan ini memang perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data," katanya, Rabu (9/12).
Dengan adanya DTKS yang mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data akan mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Komitmen dan keseriusan Kemensos dalam reformasi program perlindungan sosial juga tercermin dari alokasi anggaran sebesar Rp1,272 triliun untuk penyempurnaan kualitas DTKS yang telah disetujui Komisi VIII.
Untuk mengakselerasi, Kemensos sudah memulai tahapan awal penyempurnaan DTKS pada Oktober 2020 ini. "Mulai Oktober lalu dengan pengadaan hardware/software pendukung DC/DRC/SIKS dan penyiapan prelist DTKS. Lalu pada November mulai proses pengadaan jasa konsultan dan penyiapan prelist DTKS 2021," kata Sekjen. Tahapan proses ini terus bergerak hingga Agustus 2021.(H-1)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved