Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meninjau Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/11).
Benih-benih tersebut sengaja disiapkan untuk ditanamkan di lokasi-Lokasi yang rawan banjir dan tanah longsor.
Harapannya, dengan memiliki banyak tanaman berakar kuat, daerah-daerah rawan itu nantinya akan terbebas dari dua bencana ekologis tersebut.
Baca juga: Jokowi Sebut Soal Libur Panjang akan Diputuskan Pekan Depan
Berdiri di atas lahan seluas 159,58 hektare, Pusat Sumber Benih diproyeksikan mampu menghasilkan 16 juta bibit per tahun.
"Kita harapkan tahun depan sudah selesai dan sudah berproduksi," ujar Jokowi di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/11).
Selain memiliki fungsi ekologi, kepala negara ingin Pusat Sumber Benih juga memberi manfaat secara ekonomi kepada masyarakat sekitar.
"Saya berpesan untuk pembibitan di Rumpin ini agar ditanami juga tanaman-tanaman yang punya fungsi ekonomi. Saya minta ditanam abesia, eucalyptus, juga mahoni, merbau, eboni, ada jati juga dan juga tanaman buah-buahan seperti durian dan lain-lain. Karena ke depan kita ingin mengembangkan green economy," ucapnya.
Pembangunan pusat benih di Rumpin akan menjadi percontohan bagi pengembangan serupa yang akan dilakukan di sejumlah lokasi lain seperti Danau Toba, Sumatra Utara, Mandalika, NTB, Labuan Bajo, NTT, dan Likupang, Sulawesi Utara.
Tempat-tempat itu belum termasuk pembangunan lokasi pembibitan yang diperuntukkan bagi perbaikan hutan mangrove.
"Kita sudah merencanakan akan kita kerjakan kurang lebih 630 ribu hektare mangrove sehingga itu juga butuh lokasi pembibitan yang juga akan kita siapkan," tutur Jokowi. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved