RENCANA pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyiapkan naskah khutbah Jumat bagi Khatib mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Ada yang menilai terlibat terlalu jauh dalam urusan agama, ada pula mengapresiasi dengan berbagai persyaratan.
Salah satu organisasi besar umat Islam, Muhammadiyah menilai upaya pemerintah tersebut patut diapresiasi sebagai alternatif bagi para Khatib Jumat. Namun, kebutuhan akan naskah tersebut bukanlah hal yang mendesak.
"Pada umumnya para khatib sudah terbiasa membuat naskah sendiri, terutama di perkotaan dan masjid besar, kata Abdul Mu'ti juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadyah kepada Media Indonesia, Kamis (26/11).
Baca juga: Gencarkan Pencegahan Covid-19, Negara Bisa Hemat Rp500 Triliun
Dia mengatakan keberadaan naskah khutbah Jumat tetap bermanfaat sebagai pilihan, bukan sebagai kewajiban. Selain itu, para penyusun hendaknya berasal dari kalangan ormas dan ulama/mubaligh yang memiliki integritas dan kompeten.
Sebagai alternatif, naskah tersebut pun harus dijauhi dari unsur-unsur kepentingan tertentu. "Naskah khutbah hendaknya tidak dimaksudkan sebagai alat indoktrinasi dan pesanan Pemerintah," tegasnya.
Abdul menambahkan bahwa pihaknya tidak terlalu mempersalahkan rencana pemerintah tersebut. Sebab Muhammadiyah juga diundang dan mengirim wakil untuk turut menyusun naskah khutbah Jumat.(OL-2)
