Ratusan Sirene Tsunami Rusak karena tak Dirawat

ASPEK kultur dalam mitigasi bencana tsunami di Indonesia masih lemah. Karena itu, teknologi secanggih apa pun yang sudah disiapkan menjadi tidak berguna.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan hal itu, kemarin. "Aspek kultur yang dimaksud yaitu pemerintah daerah dan masyarakat," sebutnya.

Kelemahan itu ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan bencana tsunami yang tidak memiliki kapasitas dalam mengoperasikan dan memelihara sistem penerima peringatan dini tsunami, juga memahami SOP evakuasi dan penyelamatan diri.

Sirene tsunami dibangun dengan harga yang cukup mahal oleh pemerintah pusat (BNPB) kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara. Ironisnya, dari 158 sirene yang dipasang BNPB pada 2013-2014, hanya 58 sirene yang masih beroperasi sekarang ini. "Yang berarti 100 sirene dari BNPB tersebut sudah tidak berfungsi (mati)," cetus Dwikorita.

BMKG sendiri telah memasang 52 sirene sepanjang 2008-2015. Dari jumlah itu, 6 sirene telah dihibahkan ke Pemprov Sumbar dan 9 sirene ke Pemprov Bali. Saat ini, BPBD Sumbar melaporkan, seluruh sirene yang telah dihibahkan tersebut tidak dapat terpelihara oleh pemprov sehingga saat ini tidak berfungsi lagi.

Di sisi lain, perwakilan UNESCO Indonesia Ardito M Kodijat mengkritisi belum semua Pusdalops atau BPBD di daerah mampu beroperasi 24 jam karena keterbatasan anggaran operasional. Akibatnya, imbuh Ardito, beberapa kali peringatan dini potensi tsunami yang dikeluarkan tidak diteruskan oleh BPBD/Pusdalops ke masyarakat di daerah rawan.

"Atau tidak ada petugas di BPBD yang siap memencet/mengaktifkan sirene saat informasi peringatan dini dikeluarkan BMKG sehingga rantai peringatan dini terputus dan tidak ada perintah evakuasi dari pemda atau BPBD," pungkasnya. (Fer/H-2)