Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAKUAN batik sebagai warisan budaya nonbendawi oleh UNESCO harus dilihat sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap ciri khas sekaligus kedaulatan bangsa dan budaya Indonesia.
"Eksistensi batik di kancah dunia saat ini tidak terlepas dari proses diplomasi panjang yang dilakukan para diplomat kita," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat berbicara secara daring kepada peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri, Kamis (5/11).
Sebelas tahun yang lalu, ujar Lestari, pada 2 Oktober 2009, UNESCO sebagai organisasi kebudayaan dunia telah menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pengakuan dunia terhadap batik itu harus bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan bangsa.
Apalagi, tegasnya, batik sebagai karya budaya anak bangsa juga berperan dalam proses menuju dan mengisi kemerdekaan.
Sejumlah motif, ungkap Rerie, seperti batik jawa hokokai mengadopsi motif-motif khas bernuansa Jepang berbentuk bunga-bunga, dengan tujuan diplomasi.
Produksi batik dengan motif jawa hokokai itu, jelasnya, di masa lalu diproduksi sebagai salah satu cara agar memperlancar komunikasi dengan pihak Jepang.
Upaya diplomasi dengan memanfaatkan batik pun, ujar legislator Partai NasDem itu, dilanjutkan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994 dengan menjadikan batik sebagai pengganti pakaian resmi di acara tersebut. Pola diplomasi serupa pun dilanjutkan hingga saat ini.
Menurut Rerie, selain bisa digunakan untuk kepentingan diplomasi, batik juga bisa menjadi penguat sektor ekonomi. Ini karena, jelasnya, industri batik melibatkan ribuan tenaga kerja pada industri terkait, dari hulu ke hilir, seperti produsen malam, canting, kain, perajin, hingga distribusi dan pemasaran.
Penguatan sektor ekonomi, jelas Rerie, berperan penting bagi eksistensi negara. Bahkan, saat ini ada kecenderungan perang bukan semata memperebutkan teritori atau wilayah, tapi penguasaan ekonomi.
"Salah satu yang harus diupayakan yaitu cara agar batik menarik bagi investor, tanpa menghilangkan jati diri batik secara budaya. Jadi, investor tidak melulu mengikuti selera pasar," ujarnya. Keterlibatan investor dalam pengembangan batik, jelas Rerie, diharapkan mampu meningkatkan eksistensinya lebih luas lagi. (RO/OL-14)
Pelajari sejarah panjang batik Indonesia, filosofi mendalam di balik motif populer, serta perbedaan teknik tulis dan cap. Warisan dunia yang diakui UNESCO.
Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membuktikan posisinya sebagai sentra kerajinan unggulan nasional, khususnya batik.
Unity in Diversity: Celebrating Global Friendship through Art, Culture, and Food
Artijeda, Li-Uli, Miss Miniek, dan MM by Happy Gan, jenama-jenama anggota Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) tampil dalam Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW)
Hari Batik Nasional 2025, Hotel Grandhika Pemuda Semarang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang menggelar workshop dan pameran batik.
BENANG Bintik atau batik khas Kalimantan Tengah (Kalteng) tampil memukau dalam gelaran Jakarta Fashion Week (JFW) 2026. Wastra khas Bumi Tambun Bungai itu hadir di JFW.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved