Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menjelaskan lumbung pangan (food estate) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dan beberapa wilayah lainnya di Sumatra Utara akan menghasilkan komoditas pangan kentang, bawang merah, dan bawang putih.
"Insya Allah, nanti ini sudah dimulai, dan kita lihat hasilnya kira-kira nanti dua bulan sampai 2,5 bulan," kata Presiden saat meninjau lahan lumbung pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Selasa (27/10).
Turut mendampingi Presiden di kawasan lumbung pangan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Baca juga: Presiden Tinjau Pengembangan Lumbung Pangan Baru di Sumatra Utara
Bahan pangan yang dihasilkan di lumbung pangan di Humbang Hasundutan berbeda dengan yang dihasilkan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas,
Kalimantan Tengah (Kalteng).
Di lumbung pangan di Pulau Borneo itu, food estate akan menghasilkan padi dan singkong.
"Sudah dua kali saya ke Kalteng. Di sana akan dibangun food estate khusus untuk padi dan untuk singkong," ujar Jokowi.
Di Sumut, selain Humbang Hasundutan, terdapat beberapa kabupaten lainnya yang akan menerapkan program food estate yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Bharat.
"Di sini ada luas lahan 60 ribu hektare dan yang akan digunakan untuk food estate adalah seluas 30 ribu hektare," ungkap Presiden. (Ant/OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Kehadiran kawasan food estate secara otomatis akan memicu pembangunan aksesibilitas yang selama ini terbatas, mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga bandara.
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
Konsolidasi dilaksanakan Zoom pada 5–15 Agustus dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke wilayah prioritas pada September mendatang.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved