Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mempercepat akselerasi budaya literasi di Indonesia, Perpustakaan Nasional diminta untuk menggarap paket wisata edukatif di daerah. Kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diperlukan untuk tujuan itu.
Sebagai contoh, anggota Komisi X Ledia Hanifah Amalia menyampaikan, Perpusnas bisa memanfaatkan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta di Bukittinggi, Sumatra Barat, sebagai bagian dari paket wisata edukatif di daerah.
“Saya kira ini bisa dikembangkan terutama untuk dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator yang mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Jadi, spektrum pemanfaatan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan tetapi bisa menjadi wisata edukatif yang dilengkapi sajian menarik,” jelasnya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/9).
Baca juga: Jejak Sang Proklamator di Peneleh
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando merespons baik gagasan itu. Ia mengataku akan segera menjajaki pengembangan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tempat wisata sejarah yang edukatif.
“Saat ini kami tengah menyusun folklore dari 10 tujuan wisata yang ditetapkan Kemenparekraf sebagai upaya mendorong peningkatan pariwisata melalui kearifan lokal, termasuk penerbitan tokoh-tokoh biografi nasional dari kemerdekaan,” jelas Syarif Bando.
Hal lain yang didorong Perpusnas adalah perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penyediaan bahan bacaan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi masyarakatnya.
Baca juga: Naskah Asli Teks Proklamasi akan Ditampilkan di Istana Merdeka
Perpusnas bahkan telah menyiapkan alokasi peningkatan kompetensi pustakawan dan tenaga perpustakaan ribuan orang dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar. Kepala Perpusnas juga akan mengajak perguruan tinggi yang berada di daerah 3T untuk gabung dan menjadi bagian dari komunitas Indonesaia OneSearch (IOS).
“Hingga saat ini Perpusnas sudah terjalin konektivitas IOS dengan 1.350 perpustakaan, termasuk perguruan tinggi. Namun, untuk perpustakaan sekolah diakui masih belum optimal, karena keterbatasan IT,” tandasnya. (H-2)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Buku Tumpeng Indonesia: Dari Dapur Tradisional Menuju Meja Bangsa disusun untuk memberikan perspektif luas mengenai tumpeng sebagai bagian dari kebudayaan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
Kolaborasi ini dimulai dengan mengadakan Training of Trainers secara virtual yang dihadiri oleh 191 fasilitator dari Purwakarta, Malang, Kediri, Pekalongan, dan Probolinggo.
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana membagikan buku ke TBM di Pandeglang dan menegaskan komitmennya mengawal sejarah dan sastra sebagai pelajaran wajib dalam RUU Sisdiknas
Perempuan menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban, terutama pada modus penipuan emosional dan relasi personal.
Nota kesepahaman ini sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang melingkupi peningkatan literasi, pemartabatan Bahasa Indonesia, pelindungan bahasa daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved