Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan pihaknya sedang melakukan persiapan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam rapat kerja dengan anggota Komisi VIII DPR RI, ia mengatakan, penyempurnaan DTKS meruapakan amanat Presiden Joko Widodo pada HUT Kemerdekaan Agustus silam.
"Untuk pemutakhiran DTKS, kami sedang mempersiapkan softwate, hadware, pendukung data center, recovery data center dan sebagainya," kata Hartono, Senin (14/8).
Baca juga : AFT Godok Guru Masa Depan
Ia menargetkan, pemutakhiran DTKS akan rampung pada Januari tahun depan. Ia menambahkan, Dalam pengelolaan DTKS, pada tahun 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin/rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah.
“Prosentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” pungkasnya. (OL-7)
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved