NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kemenkes Didesak Revisi PP tentang Tembakau

(Aiw/H-3)

01/9/2020 04:55

Kemenkes Didesak Revisi PP tentang Tembakau — Petani menjemur tembakau rajangan di Desa Pamaroh, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2020).(ANTARA FOTO/Saiful Bahri/wsj.)

SEJUMLAH organisasi mendesak Menteri Kesehatan untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang terkatung-katung selama dua tahun.

“Melambatnya proses revisi memperlihatkan bahwa pemerintah tidak wawas dalam urgensi pengendalian konsumsi rokok.

Pandemi harusnya jadi momen tepat mengingat adanya hubungan erat antara rokok dan infeksi serta komorbiditas covid-19,” ungkap Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau Tubagus Haryo Karbyanto dalam pernyataan tertulis, kemarin.

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Sally Aman Nasution mengatakan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia semakin hari semakin meningkat. “Pemerintah diharapkan berkomitmen untuk menurunkan PTM di Indonesia yang banyak terkait dengan konsumsi rokok,” tuturnya. (Aiw/H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Triwinarno

Berita Lainnya

Asosiasi Petani Tembakau Sebut Panen Terancam tidak Terserap Akibat Pembatasan Tar dan Nikotin
03/3/2026 16:44
Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru D Wardhana menjelaskan bahwa rata-rata kandungan nikotin tembakau Indonesia di atas 3-5 persen, bahkan ada pula yang lebih tinggi.
Petani Tembakau Jawa Barat Kembali Digoyang Upaya Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin
24/2/2026 10:23
Rekomendasi Batas Maksimal Kadar Tar dan Nikotin saat ini tengah dirancang oleh Tim Penyusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK)
Regulasi Tar dan Nikotin Harus Pertimbangkan Karakteristik Industri Tembakau Nasional
23/2/2026 18:00
Proses perumusan kebijakan masih minim transparansi dan partisipasi publik, sehingga memerlukan regulatory impact assessment (RIA) yang komprehensif.
Wacana Pembatasan Kadar Maksimal Tar & Nikotin Picu Potensi Tumpang Tindih Peraturan
23/2/2026 15:19
Regulasi yang lebih ketat berpotensi mengubah peta persaingan usaha di sektor industri hasil tembakau.
Perlu Keseimbangan Konstitusional dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau
20/2/2026 13:54
Regulasi yang harmonis akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat kepatuhan publik dan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah.
Pakar UNS: PP Kesehatan Harus Penuhi Hak Konstitusional Masyarakat
16/2/2026 16:20
Melalui mekanisme Regulatory Impact Assessment (RIA), para peneliti UNS mendorong adanya pengujian dampak aturan secara berkala untuk memastikan keadilan bagi seluruh sektor.

LOAD MORE

Opini

Memilih Resep Al-Qur'an: Menghadirkan Wahyu sebagai Penawar Bukan Beban
10/3/2026 14:50
Guru Non-ASN dan Beban Tanggung Jawab Negara yang Terbelah
10/3/2026 14:00
Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita
10/3/2026 05:20

LOAD MORE

Kolom Pakar

UKMPPD, Penjaga Mutu atau Penghalang Gelar Dokter?
09/3/2026 05:05
Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved