Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENCAIRAN program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang sejatinya akan dicairkan besok 25 Agustus 2020 ditunda. Penundaan pencairan sendiri langsung disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Ida menuturkan penundaan akibat penyesuaian data yang harus dilakukan Kemnaker dari data diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni sebanyak 2,5 juta data dan nomor rekening.
"Jika melihat juknis maka penyesuaian membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk melakukan check. Kami mohon maaf butuh waktu dan kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," kata Ida melalui konferensi pers, Senin (24/8).
Baca juga : 7 Organisasi Profesi Kedokteran Ngotot Gugat Menteri Terawan
Meski tertunda Ida memastikan bahwa 2,5 juta pekerja akan menerima bantuan dari pemerintah yang dikirimkan melalui rekening masing-masing.
Setelah penyesuaian dilakukan maka dana BSU akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa dicairkan dan disalurkan ke bank pemerintah. Penerima subsidi akan menerima Rp600 ribu untuk 4 bulan atau total Rp2,4 juta.
"Nantinya sebanyak 15,7 juta orang yang menerima BSU akan terealisasi akhir September 2020," pungkas Ida.
Diketahui, Kemnaker telah menerima 2,5 juta data calon penerima program dari BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut merupakan batch I dari 13,7 juta data yang sudah tervalidasi dan terisa 2 juta data yang masih divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. (OL-2)
Sinergi ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri mampu menghasilkan talenta berkualitas.
Sektor periklanan menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja dan mencatat pertumbuhan pengeluaran iklan digital hingga 12% per tahun.
Menaker menegaskan percepatan produktivitas nasional membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan pemerintah, industri, akademisi, profesi, dan generasi muda.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar Indonesia Productivity Summit 2025 pada 12 Desember 2025 di JIEXPO Convention Center and Theater.
Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha serta adopsi teknologi adalah strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved