Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENCAIRAN program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang sejatinya akan dicairkan besok 25 Agustus 2020 ditunda. Penundaan pencairan sendiri langsung disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Ida menuturkan penundaan akibat penyesuaian data yang harus dilakukan Kemnaker dari data diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni sebanyak 2,5 juta data dan nomor rekening.
"Jika melihat juknis maka penyesuaian membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk melakukan check. Kami mohon maaf butuh waktu dan kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," kata Ida melalui konferensi pers, Senin (24/8).
Baca juga : 7 Organisasi Profesi Kedokteran Ngotot Gugat Menteri Terawan
Meski tertunda Ida memastikan bahwa 2,5 juta pekerja akan menerima bantuan dari pemerintah yang dikirimkan melalui rekening masing-masing.
Setelah penyesuaian dilakukan maka dana BSU akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa dicairkan dan disalurkan ke bank pemerintah. Penerima subsidi akan menerima Rp600 ribu untuk 4 bulan atau total Rp2,4 juta.
"Nantinya sebanyak 15,7 juta orang yang menerima BSU akan terealisasi akhir September 2020," pungkas Ida.
Diketahui, Kemnaker telah menerima 2,5 juta data calon penerima program dari BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut merupakan batch I dari 13,7 juta data yang sudah tervalidasi dan terisa 2 juta data yang masih divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. (OL-2)
Laporan ketenagakerjaan Biro pada hari Jumat melaporkan penambahan tenaga kerja hanya 73.000 di AS bulan Juli.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komoditas yang dibutuhkan AS akan dikenakan tarif lebih rendah bahkan 0%, termasuk tembaga
WAKIL Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga kerja khususnya untuk green job akan meningkat ke depannya.
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved