Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan upaya memerangi disinformasi, misinformasi, berita bohong atau hoaks, dan ujaran kebencian atau hate speech merupakan tantangan yang luar biasa.
“Tantangan yang luar biasa yaitu ingin memerangi disinformasi, misinformasi, hoaks, atau hate speech,” ungkapnya dalam Pembukaan Kongres Kedua AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) secara daring, Sabtu (22/8).
Sri Mulyani menuturkan adanya disinformasi, misinformasi, berita bohong, serta ujaran kebencian yang semakin marak mampu menimbulkan kegaduhan hingga memecah belah masyarakat.
“Betapa berbahayanya kondisi suatu negara yang dipenuhi (berita) hate, hoaks, atau fake news. Bisa betul-betul membuat masyarakat disoriented dan pecah belah,” lanjut Sri Mulyani.
Baca juga: Pemerintah Kebut Penanganan Covid-19 dengan Teknologi
Ia menyebutkan Amerika Serikat (AS) dengan usia demokrasinya yang sudah lebih dari 200 tahun hingga saat ini masih kebingungan dalam menghadapi masalah tersebut.
“Mereka yang selama ini mengunggulkan kebebasan, hak pribadi, dan segala macam saja masih kelimpungan benar dengan masalah ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada era sekarang, banyak berita yang mengutamakan clickbait dengan menyebarluaskan disinformasi kepada publik demi mendapat banyak pembaca.
“Ada disinformasi yang di-mainstream-kan. Performance indicators-nya berdasarkan klik dan klik itu selalu dijudulkan dengan yang bombastis,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun mengaku ia sering menjadi korban judul berita. Dirinya merasa tidak pernah membicarakan suatu hal namun ternyata ada beritanya.
“Saya sering menjadi victim gitu. Jadi judulnya apa isinya apa. Rasanya saya enggak ngomong kayak gini kenapa jadi begitu ya judulnya,” sambungnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani dapat memaklumi dan memahami kejadian tersebut mengingat ia adalah tokoh negara yang setiap berita tentang dirinya sangat dinanti masyarakat.
“Saya tahu teman-teman (media) kalau ada kata Sri Mulyani bicara sesuatu yang kontroversi pasti diklik gitu jadi saya juga memahami itu,” tutur Sri Mulyani.
Meski demikian, ia meminta masyarakat atau pembaca dapat benar-benar mengkaji sumber berita tersebut sehingga tidak terkena disinformasi dan misinformasi.
“Kita semua harus mencoba untuk melihat sumbernya atau yang disebut pondasi dari distorsi itu,” pungkasnya. (OL-1)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved