Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA saat ini tengah berbenah menyongsong era baru Indonesia Emas 2045 dan memasuki digitalisasi birokrasi. Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mempersiapkan diri dengan baik dan matang dalam menyambut era ini, bangsa Indonesia akan berada di jajaran terdepan bersama dengan negara maju lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat me- launching Platform ASN Unggul pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-63 LAN, di Kantor LAN Jalan Veteran 10 Jakarta Pusat, Kamis (6/8).
Lebih lanjut Adi Suryanto menyampaikan, menyadari peran strategis ASN tersebut, dan menyikapi pandemi Covid-19 yang sebelumnya tidak diperhitungkan sama sekali, maka LAN mengembangkan berbagai strategi dan metode pelatihan yang lebih fleksibel.
Namun LAN juga mengembangkan strategi dan metode yang efektif dan efisien untuk mewadahi penyelenggaraan kebutuhan pelatihan ASN serta dapat menghilangkan kendala jarak, waktu, dan anggaran.
“Kita menyadari bersama bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara optimal akan dapat mendukung strategi pelatihan secara digital. Untuk itu, sejak tahun 2019 LAN telah mengembangkan platform e-learning yaitu 'ASN Unggul' yang beralamatkan asn-unggul.lan.go.id,” tambahnya.
Berkat adanya platform ASN Unggul ini, maka meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan jarak fisik dan sosial, kegiatan pelatihan ASN tetap dapat berlangsung secara online dan jarak jauh (distance learning).
Bahkan di era New Normal nantinya, pelatihan secara online seperti ini, tetap akan didorong karena terbukti sangat diminati pada satu sisi dan pada sisi lain bisa menghemat anggaran dan resource lainnya secara signifikan.
“Saya berharap ke depan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, platform ASN Unggul ini dapat bermetamorfosa menjadi sebuah learning management system bagi ASN secara nasional, untuk kemudian mampu mencetak ASN profesional yang akan melahirkan Birokrasi Kelas Dunia dan mengantarkan perwujudan Indonesia Emas 2045,” tutup Adi Suryanto.
Kepala Biro Hukum dan Humas LAN, Tri Atmojo Sejati, menambahkan bahwa platform ASN Unggul merupakan wujud komitmen LAN sebagai instansi pembina pelatihan untuk mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pelatihan ASN secara digital, yang pastinya sangat dibutuhkan, terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
"Pelatihan ASN tidak boleh berhenti karena pandemi, untuk itu platform ASN Unggul ini bisa menjadi salah satu solusi inovasinya," tambah Tri Atmojo. (OL-09)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan ASN di DKI Jakarta menerapkan work from home akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI dan sekitarnya.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved