Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA saat ini tengah berbenah menyongsong era baru Indonesia Emas 2045 dan memasuki digitalisasi birokrasi. Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mempersiapkan diri dengan baik dan matang dalam menyambut era ini, bangsa Indonesia akan berada di jajaran terdepan bersama dengan negara maju lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat me- launching Platform ASN Unggul pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-63 LAN, di Kantor LAN Jalan Veteran 10 Jakarta Pusat, Kamis (6/8).
Lebih lanjut Adi Suryanto menyampaikan, menyadari peran strategis ASN tersebut, dan menyikapi pandemi Covid-19 yang sebelumnya tidak diperhitungkan sama sekali, maka LAN mengembangkan berbagai strategi dan metode pelatihan yang lebih fleksibel.
Namun LAN juga mengembangkan strategi dan metode yang efektif dan efisien untuk mewadahi penyelenggaraan kebutuhan pelatihan ASN serta dapat menghilangkan kendala jarak, waktu, dan anggaran.
“Kita menyadari bersama bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara optimal akan dapat mendukung strategi pelatihan secara digital. Untuk itu, sejak tahun 2019 LAN telah mengembangkan platform e-learning yaitu 'ASN Unggul' yang beralamatkan asn-unggul.lan.go.id,” tambahnya.
Berkat adanya platform ASN Unggul ini, maka meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan jarak fisik dan sosial, kegiatan pelatihan ASN tetap dapat berlangsung secara online dan jarak jauh (distance learning).
Bahkan di era New Normal nantinya, pelatihan secara online seperti ini, tetap akan didorong karena terbukti sangat diminati pada satu sisi dan pada sisi lain bisa menghemat anggaran dan resource lainnya secara signifikan.
“Saya berharap ke depan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, platform ASN Unggul ini dapat bermetamorfosa menjadi sebuah learning management system bagi ASN secara nasional, untuk kemudian mampu mencetak ASN profesional yang akan melahirkan Birokrasi Kelas Dunia dan mengantarkan perwujudan Indonesia Emas 2045,” tutup Adi Suryanto.
Kepala Biro Hukum dan Humas LAN, Tri Atmojo Sejati, menambahkan bahwa platform ASN Unggul merupakan wujud komitmen LAN sebagai instansi pembina pelatihan untuk mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pelatihan ASN secara digital, yang pastinya sangat dibutuhkan, terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
"Pelatihan ASN tidak boleh berhenti karena pandemi, untuk itu platform ASN Unggul ini bisa menjadi salah satu solusi inovasinya," tambah Tri Atmojo. (OL-09)
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved