Jokowi Terbitkan Inpres Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

PRESIDEN Joko Widodo, pada Selasa (4/8), menandatangani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Melalui inpres tersebut, kepala negara menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk segera menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/bupati/wali kota yang berisikan kewajiban-kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat.

Regulasi tersebut harus memuat sanksi terhadap para pelanggar, baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

"Sanksi sebagaimana dimaksud berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda adminiscratif atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," tulis aturan tersebut.

Dalam pelaksanaan penyusunan peraturan, Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan pedoman teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

Demi mengefektifkan peraturan yang telah dibuat pemerintah daerah, presiden meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memberikan dukungan penuh kepada gubernur, bupati/wali kota guna melakukan pengawasan protokol kesehatan di masyarakat.

Kapolri juga diminta bekerja sama dengan Panglima TNI menggiatkan patroli untuk mengawasi kedisiplinan masyarakat.

Selain itu, tugas lain yang diberikan kepada kapolri ialah melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 serta mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi