Penunjukan Kemenhan Jadi Leading Sektor Pertanian Dinilai Tepat

ANTISIPASI krisis pangan yang memiliki nilai strategis secara geostrategi dan geopolitik bagi bangsa Indonesia memang laik dipercayakan ke Kementrian Pertahanan menjadi leading sektornya. Pelaksanaannya melalui food estate bisa menjadi solusi mengatasi ketergantungan impor pangan, terutama di masa pandemi.

"Itu untuk jangka panjang memang kita harus mulai mengamputasi ketergantungan impor di semua sektor, kan pangan banyak sekali macam-macamnya. Tapi yang paling penting untuk jangka menengah, terutama di masa pandemi begini, kita di Indonesia jangan sampai kekurangan pangan," ujar pengamat politik Adi Prayitno, Minggu (19/7).

Adi meyakini Kemhan yang dipimpin duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono dapat menjalankan tugas itu dengan baik.

Baca juga: Menteri LHK Kunjungan Kerja ke Riau

Selain ahli pertahanan, Prabowo dinilai memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat di bidang pertanian. Trenggono pun memiliki skill dalam manajemen, khususnya untuk pembiayaan yang mumpuni.

"Prabowo itu kalau dibelah passionnya ada di pertahanan dan pertanian. Dari dulu memang visi misinya soal ketahanan pangan dan keamanan. Passion dan style Prabowo ya dua hal itu," ujarnya.

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Rencananya, food estate ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Menurut Adi, Prabowo sosok yang total dan berpengalaman dalam bertugas sejak ditunjuk jadi menteri.

"Wajar kalau kemudian presiden mempercayakan program ketahanan pangan ini kepada Prabowo. Karena Prabowo ini dianggap menteri yang relatif total dan all out bisa bekerja di tengah pandemi," ujar Adi.

Adi menuturkan salah satu bukti totalitas Prabowo bertugas menjadi Menhan adalah menyisihkan 80% anggaran Kemenhan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19. Dia menilai hal itu merupakan keseriusan Prabowo dalam bekerja.

"Artinya, presiden ini cukup percaya dengan kerja-kerja Prabowo di tengah pandemi. Makanya kemudian Prabowo juga diminta menjadi koordinator program ketahanan pangan. Saya kira beralasan," ujarnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refli Harun, melalui akun YouTubenya, menilai status Prabowo sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional tidak melanggar aturan. Bahkan, dia menyebut Prabowo laik karena memiliki latar belakang di HKTI.

"Dari perspektif hukum tata negara tidak ada masalah," kata Refli di akun YouTube.

Dia menyebut sistem pemerintah presidensial membuat menteri tidak memiliki kekuasaan yang independen. Dia bekata kekuasaan menteri mengalir dari presiden selaku orang nomor satu.

"Menteri hanyalah pembantu presiden," pungkasnya. (OL-1)