Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta orangtua murid dan pihak sekolah mengedepankan pertimbangan kesehatan dan aspek kejiwaan peserta didik dalam memutuskan mekanisme belajar pada tahun ajaran baru 2020/2021. Jadikan disiplin menjalankan protokol kesehatan sebuah kewajiban.
"Secara pribadi, saya tidak setuju dengan mekanisme belajar yang mengharuskan siswa bertatap muka di sekolah pada masa pandemi," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7).
Baca juga: Lestari Moerdijat: KBM di Sekolah Harus Betul-Betul Siap
Alasannya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, semua pihak harus jujur belum memiliki kemampuan secara konsisten untuk menegakkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. "Seharusnya disiplin menjalankan protokol kesehatan menjadi sebuah kewajiban."
Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR itu, prihatin terhadap sejumlah daerah yang memulai tahun ajaran baru dengan proses belajar mengajar tatap muka.
Baca juga: Rerie Moerdijat: Jalankan Ibadah dengan Khusyuk di Tengah Korona
Apalagi, tambahnya, terpantau dalam kegiatan belajar mengajar tidak menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, seperti tidak menggunakan masker, masih menghormat guru dengan mencium tangan dan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan lainnya.
Di sejumlah daerah, menurut Rerie, saat ini bahkan masih terus terjadi peningkatan jumlah pasien positif korona atau covid-19, antara lain seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.
"Ketika angka sebaran positif covid-19 terus naik di sejumlah daerah, jangan sampai proses tatap muka belajar malah membuat sekolah menjadi epicentrum penyebaran baru," ujar Rerie, yang juga Legislator Partai NasDem itu.
Baca juga: Lestari Moerdijat Perempuan di Kursi Pimpinan MPR 2019-2024
Berdasarkan kenyataan tersebut, tambah Rerie, opsi pendidikan jarak jauh (PJJ) harus diperkuat di sejumlah daerah yang infrastrukturnya belum memadai.
"Ini memang keputusan yang pelik. Di satu sisi, tidak semua SDM kependidikan memiliki kemampuan untuk melakukan PJJ, baik itu kemampuan mengajar, maupun dukungan infrastuktur. Demikian pula dengan kondisi orang tua siswa dan siswa bersangkutan yang sudah mulai bosan belajar di rumah," ujarnya.
Baca juga: Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Perluas Akses Informasi Korona
Di sisi lain, tambah Rerie, ancaman penyebaran Covid-19 kian meluas di Tanah Air, termasuk mengancam para peserta didik bila berkumpul di sekolah.
Terkait ancaman penyebaran virus yang meluas, jelasnya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengeluarkan surat imbauan terkait update transmisi Covid-19 tertanggal 11 Juli 2020.
Baca juga: Lestari Moerdijat Minta Reformasi Pendidikan harus Terukur
Surat imbauan itu, tambahnya, mengingatkan risiko penularan virus korona secara airborne, terutama pada ruangan tertutup. Karena itu, PDPI mengimbau masyarakat tetap waspada dan tidak panik, menghindari keramaian di tempat tertutup maupun tempat terbuka, menciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik (jendela dibuka sesering mungkin), serta disiplin menjalankan protokol kesehatan.
"Saya berharap himbauan PDPI itu segera dicermati dengan baik dan upaya untuk memenuhi sejumlah persyaratan tersebut harus diselesaikan secara menyeluruh, sebelum memutuskan membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar," ujarnya. (X-15)
13 keluarga yang berada di Dukuh Tambaksari, Desa Bedono, Sayung, Demak saat ini harus hidup di atas rumah panggung karena rob sudah menjadi langganan.
BUDAYA sekolah aman dan nyaman merupakan sebuah kebijakan baru kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah.
Ajang kompetisi olahraga dan seni antar SMA bertajuk SkyBattle 2026 yang digelar oleh SMA Labschool Kebayoran, Jakarta, resmi berakhir.
LEDAKAN teknologi digital telah menyusup ke setiap sudut kehidupan anak-anak Indonesia, membawa kemudahan sekaligus ancaman diam-diam: krisis gaya hidup pasif.
Prioritas utama dari kebijakan ini adalah untuk menjamin kesehatan serta keselamatan para peserta didik di tengah risiko bencana hidrometeorologi.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Kemenag akan terus mengumpulkan pembiayaan untuk kemudian merenovasi pondok dan madrasah yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
Kebijakan ini berlaku mulai 1 hingga 4 September 2025. Surat dikeluarkan dengan tujuan utama menjaga keselamatan dan keamanan seluruh warga sekolah.
Tujuannya agar para siswa tidk bersinggungan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin (1/9) di halaman Gedung DPRD setempat.
Jadi tutor online sukses! Panduan lengkap mengajar pelajaran sekolah, tips menarik siswa, dan raih penghasilan tambahan dari rumah. Pelajari caranya!
Tersedia layanan design & build, sebuah solusi lengkap dari awal hingga akhir bagi bunda yang ingin mewujudkan berbagai ide kreatifnya.
Program kuliah online bisa menjadi alternatif cara bagi para pekerja untuk meraih gelar sarjana. Seperti apa prosesnya?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved