Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus menyosialisasikan pengelolaan limbah B3 infeksius Covid-19 dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Target KLHK untuk sosialisasi ini sebanyak 55 wilayah.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut sosialisasi sudah terlaksana di 39 lokasi. Sementara 16 lainnya belum terlaksana karena belum ada kesesuaian tanggal untuk pelaksanaan di lapangan.
"Saya meminta Ibu Dirjen (PSLB3) mengintensifkan dan bila perlu mempersiapkan di lapangan," kata Menteri Siti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (8/7).
Sosialisasi yang belum terlaksana antara lain di dapil Aceh I, Lampung I, Jabar III, Jateng IV dan VIII, Jatim IX dan XI, Kalbar I, Sulsel II, Sulteng, NTB I, Maluku, Maluku Utara, serta Papua.
Sementara itu, prasarana dan sarana penanganan limbah infeksius Covid-19 antara lain berupa dropbox limbah fasyankes, plastik pengumpul limbah, alat pelindung diri, dan kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan.
Menteri LHK melaporkan, pengadaan dropbox dan plastik penampungan limbah untuk 8 wilayah sudah dalam proses pengiriman antara lain Jabar IX, IV dan VII, Jateng III dan VI, NTB I, Papua, serta NTT II.
"Jadi akan dilanjutkan terus dan mulai 14 Juli akan diintensifkan lagi di lapangan," katanya.
Di sisi lain, sebanyak 30 wilayah sedang dalam proses penyelesaian administrasi dengan penyedia.
"Ternyata dropbox ini merupakan barang yang agak langka dan sulit. Sudah ada vendornya tetapi belum bisa merespon dan sedang terus kejar," ujar Menteri Siti.
Kemudian, lanjutnya, sebanyak 17 wilayah sedang dalam proses pengadaan dengan e-purchasing dan e-katalog.
"Untuk pengadaan APD di dalam e-katalognya memang tidak tersedia dalam satu paket. Maka dilakukan dalam mekanisme lelang yang cepat dan sedang dalam proses," terang Menteri Siti.
"Sedangkan untuk pengadaan kendaraan pembantu penyemprotan atau disinfektan untuk 26 wilayah sudah dalam proses juga pengadaan di e-purchasing," pungkasnya. (Ifa/OL-09)
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved