Tiga Bulan Pembelajaran Jarak Jauh, Ini Evaluasi Kemendikbud

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaa akan memprioritaskan penyiapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa tetap berlangsung selama pandemi covid-19.

Sebelum penyiapan tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ selama tiga bulan terakhir dan menemukan sejumlah masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru.

Menurutnya, masalah utama yang dihadapi yakni karena infrastruktur yang belum memadai.

“Memang masalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kita akses internet, kemudian gawai yang tidak semuanya punya, dan masalah pulsa,” kata Hamid dalam diskusi Menyongsong Pendidikan Fase New Normal Covid-19, Senin (22/6).

Permasalahan ini kemudian telah direspon oleh Kemendikbud dengan memberikan pelonggaran pada penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta meluncurkan BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) dan pihak yang terdampak covid-19.

Sedangkan terkait masalah akses internet, Kemendikbud terus berkordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan teknologi untuk memfasilitasi daerah-daerah blank spot yang selama ini dikeluhkan oleh guru dan orang tua siswa.

Baca juga : Nadiem Tegaskan tak Ada Peleburan Pelajaran Agama dengan PPKN

Hamid menuturkan, selain masalah akses, pelaksanaan PJJ juga dihadapkan oleh persoalan para guru yang masih belum menguasai model pembelajaran daring. Oleh sebab itu, Kemendikbud telah menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga pendidik.

“Pada waktu evaluasi kemarin ada sekitar 60 persen guru yang walaupun mereka tidak ada hambatan di akses internet, gawai, dan sebagainya, tapi masih belum punya kecakapan yang optimal untuk mengintegrasikan PJJ ini dengan perangkat digital. Itulah kami selama beberapa bulan terakhir ini melakukan pelatihan, bukan hanya dilakukan oleh Kemendikbud tapi juga oleh organisasi guru, pemda, dan perguruan tinggi,” tuturnya.

Sedangkan terkait penyederhanaan kurikulum yang dinanti-nantikan berbagai pihak, menurut Hamid, Kemendikbud tengah menyusun kurikulum yang sesuai dengan kondisi darurat akibat pandemi.

Sebenarnya dalam tiga bulan terakhir Kemendikbud telah memberi kebebasan kepada guru untuk melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Namun, hanya sekitar 20 persen sekolah yang mampu melakukan adaptasi kurikulum.

“Itulah kenapa untuk semester depan ini Kemendikbud melalui pusat kurikulum sedang menyiapkan dua hal, satu adalah penyesuaian kompetensi dasar agar tidak terlalu berat bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan yang kedua penyiapan modul-modul yang bisa dipakai oleh siswa untuk belajar secara mandiri,” tandasnya. (OL-7)