Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Belajar Online

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta agar segera ada kepastian mengenai metode pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021 yang akan dimulai dalam waktu dekat. Dengan begitu, sekolah, orangtua, dan murid dapat mempersiapkan diri.

Lestari juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi sistem belajar jarak jauh yang diterapkan selama masa pandemi. Hasil evaluasi agar menjadi dasar dalam menentukan pola pembelajaran yang efektif di tengah masih terjadinya pandemi virus korona atau covid-19 di Tanah Air.

"Saya berpendapat perlu mulai diperbincangkan mengenai kapan sekolah akan mulai dibuka dan sistem pembelajaran pada tahun ajaran baru ini. Sehingga sekolah, orangtua, dan murid bisa mempersiapkan diri," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam pernyataanya, Jumat (12/6).

Baca juga: Lestari Moerdijat: KBM di Sekolah Harus Betul-Betul Siap

Rerie merujuk Cambridge University, pada level perguruan tinggi, yang memberi contoh kepastian. Cambridge mengumumkan tidak ada kuliah di kampus. Kuliah diselenggarakan secara online hingga musim panas 2021.

"Di tengah ketidakpastian berakhirnya wabah covid-19 di Tanah Air, menetapkan pola belajar yang tepat dengan mempertimbangkan faktor penyebaran virus korona yang masih terjadi merupakan keputusan yang bijak," ujar Rerie.

Baca juga: Lestari Moerdijat Perempuan di Kursi Pimpinan MPR 2019-2024

Untuk itu, Rerie mengimbau agar pemerintah mendengarkan masukan dari pakar pendidikan, kesehatan, psikolog anak, dan orangtua untuk menentukan metode belajar mengajar yang tepat saat ini.

"Pertimbangkan juga keluhan baik dari sisi siswa, orangtua, dan guru sebagai pengajar selama pemberlakuan belajar jarak jauh di masa wabah covid-19," sambung Rerie.

Menurut legislator Partai NasDem itu, keluhan tersebut mulai dari siswa yang jenuh belajar di rumah, terbatasnya sarana internet, gawai, kekhawatiran dan terbatasnya pengetahuan orangtua, keterbatasan keterampilan guru dalam mengajar jarak jauh, dan masih banyak lagi hal teknis dan psikologis yang harus segera dicarikan solusinya.

"Demikian pula dengan dimulainya kembali aktivitas perkantoran di mana orangtua sudah banyak yang kembali bekerja. Hal-hal seperti ini juga perlu dipertimbangkan agar diperoleh metode yang komprehensif," ujar Rerie.

Waktu yang relatif pendek dan ancaman paparan korona yang belum diketahui kapan berakhirnya, menurut Rerie, butuh keputusan yang cepat dan tepat agar pendidikan dan anak-anak tidak terabaikan.

Baca juga: Lestari Moerdijat Minta Reformasi Pendidikan harus Terukur

Rerie berpendapat, sosialisasi masif mengenai pola belajar yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru juga diperlukan, agar orangtua, guru, pihak sekolah dan murid bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

"Jangan sampai ketika tahun ajaran baru dimulai banyak sekolah, orangtua dan murid yang tidak bisa melaksanakan sistem belajar yang ditetapkan," ujarnya.

Rerie juga meminta pemerintah daerah memperhatikan keluhan para orangtua murid dalam proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sejumlah kendala teknis, seperti kesulitan mendaftar secara online, keberatan atas kriteria pendaftaran dan beberapa keluhan lain, menurut Rerie, harus menjadi perhatian pemerintah daerah, agar beban orangtua di tengah wabah covid-19 ini tidak bertambah.* (X-15)