Kenormalan Baru Momentum Kebangkitan Bangsa

SETIAP peristiwa maupun musibah, termasuk wabah atau pandemi covid-19 yang menimpa suatu bangsa, diyakini akan menoreh hikmah besar.

Cepat atau lambat, perubahan ke arah kemajuan tersebut akan terbukti. Sebab, sejarah membuktikan sebuah bangsa justru  bangkit dari kondisi terpuruk, baik karena penjajahan, konflik komunal, krisis ekonomi, bencana alam maupun pandemi seperti Covid-19. 

Inilah pentingnya semua komponen bangsa, baik pemerintah, tokoh agama, panutan masyarakat dan rakyat di negeri ini menyatukan segala potensi yang dimiliki sebagai modal utama untuk menghadapi rra kenormalan baru transisi PSBB hingga  menuju The Golden Age maupun The  New Emperium. 

Demikian pernyataan legislator PKB, Marwan Jafar di Jakarta, Jumat (5/6).

Menurut Marwan, bangsa Indonesia memiliki mentalitas pejuang yang  tangguh sepanjang sejarah, baik di masa penjajahan, kemerdekaan hingga masa reformasi dan pandemi covid-19. 

"Di masa penjajahan dan kemerdekaan, atas  rahmat Allah SWT, Tuhan YME, bangsa ini berhasil merebut kemerdekaan,  keluar dari kolonialisme. Begitu pula di masa reformasi '98, rakyat negeri ini telah ditakdirkan menjadi bangsa yang mampu melewati krisis  ekonomi dan politik  secara damai," tandasnya.

Kini, masa pandemi korona mewabah, pemimpin negeri dan segenap komponen bangsa diyakini telah mengambil kebijakan tepat dan cepat untuk menghadapi pandemi global memasuki sebuah tatanan kehidupan baru sebagai pijakan menuju kebangkitan.

Kebijakan pemerintah dalam  menyiapkan  kenormalan baru maupun era transisi PSBB harus dimaknai sebagai penanda skenario besar yang mengkompromikan aspek pentingnya kesehatan  dan roda ekonomi berjalan beriringan. 

Oleh karena itu, agar kebijakan  tersebut  dapat tercapai dengan sukses, maka perlu ditaati oleh seluruh warga negara, disertai dengan langkah dan strategi jitu. 

"Pertama, perlunya penyadaran bersama bahwa kenormalan baru atau era transisi PSBB yang menjadi norma tersebut terus disosialisasikan dan dilaksanakan secara disiplin ketat (ala militer) sehingga tercipta landasan pacu yang kokoh menuju kebangkitan bangsa atau The Golden age," ujarnya.

Menurutnya, proses menyadarkan masyarakat ini penting sebagai landasan spiritualitas bahwa pandemi covid-19 harus dihadapi dengan optimis  sebagai kenyataan, bukan pasrah dengan keadaan. 

Ia mengatakan, begitu banyak tokoh pergerakan yang menginspirasi proses kebangkitan bangsa, antara lain, KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang berhasil menggerakkan kaum nahdliyyin dan bangsa ini dengan penggunaan diksi nahdlah. Ini merupakan kebangkitan sebagai proses bahwa sekali bangkit  maka bangkit untuk selamanya dan tidak akan surut lagi. 

Inspirasi KH. Hasyim Asy’ari dan tokoh pergerakan lainnya, lanjutnya, tak lepas dari kematangan berfikir  dalam upaya  mengambil sari pati filosifi sejarah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW yang begitu jujur (Al-Amin). 

Ia memamaprkan, Madinah menjadi sebuah ruang dakwah baru bagi Rasulullah SAW. Berawal dari respon orang-orang Yatsrib (Madinah) yang datang  ke Mekah pada bulan haji, atau yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Ini antara lain kesediaan mereka mau mengubah sikap dan perilaku dari negative menjadi positif atau berakhlak mulia, dari yang tertinggal menjadi maju.

Itu semua, tak lepas dari strategi Rasulullah SAW membangun pusat penggemblengan mental dan akhkaq berupa masjid, menciptakan persaudaraan baru dan toleransi, membangun pranata sosial  dan pemerintahan dengan konstitusi baru (Piagam Madinah).

"Inilah wujud dari era keemasan yang dicita-citakan, lalu berkembang sampai abad ke sembilan hingga  ke tiga belas, ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat dan kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," tandasnya.

Dalam konteks inilah, mantan Menteri Desa, PDTT menegaskan, bangsa ini telah memiliki modal tata nilai luhur berupa Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang menginspirasi seluruh kebijakan berbangsa dan bernegara. 

"Di era kenormalan baru ini hendaknya jadi momentum untuk mendorong penuh pemerintah perlu memfokuskan kebijakan jangka pendeknya, yakni pada aspek kesehatan masyarakat serta pemenuhan sarpras kesehatan dan SDM dokter  maupun tenaga medis, sembari  meminimalkan dampak secara ekonomi bagi masyarakat sekaligus", tegasnya. 

Hal ini menjadi formula atau model pendekatan khas bangsa kita, yaitu double gardan. Pada satu sisi  pendisiplinan protokol kesehatan di semua aspek dan bersamaan itu pula perlu meningkatkan daya beli masyarakat. 

Marwan menilai, kebijakan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, baik  pendisiplinan masyarakat.

Namun, hal itu harus dengan kebijakan pendisiplinan secara sangat tegas, dan disertai penegakan hukum secara adil dan tegas pula.

Termasuk sejumlah program-pemerintah yang bisa meringankan beban masyarakat terdampak korona memerlukan implementasi di lapangan secara lebih tegas lagi. 

"Kedua, perlunya terus mendorong kebijakan pemerintah melakukan akselerasi kebijakan sektor-sektor usaha dan industri secara lebih luas, baik berskala besar, menengah dan kecil. Dengan kebijakan ini, maka trend perlambatan ekonomi domestik bisa ditekan sekaligus merecovery ekonomi nasional," tandas Marwan.

Selain itu, ada sejumlah sektor ekonomi yang tidak terlalu terdampak covid-19. Misalnya sektor yang disebut sebagai ruralisasi, baik pertanian, perkebunan, peternakan dan  perikanan. Termasuk sektor industri seperti kesehatan, farmasi, minyak dan gas bumi, makanan, telekomunikasi dan logistik yang perlu didorong untuk segera bangkit sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Kemudian, ia juga mendorong kebijakan akselerasi reformasi birokrasi yang diisi oleh SDM yang memiliki komitmen, integritas dan jiwa "perang" yang properubahan dan prorakyat dan berbasis teknologi informasi digital. 

Birokrasi berbasis New Public Management (NPM) yang telah dirintis pemerintah perlu diorong untuk peningkatan pelayanan publik.

Hal ini akan mengarah pada pelayanan semua aspek berbasis Digital Weberianism Bureaucracy (DWB), ketika erbagai rupa files, dokumen, dan arsip terkait regulasi dan prosedur administrasi telah menjadi usang kemudian diubah ke dalam bentuk digital. 

Marwan menyebut, ada tiga aspek utama dalam cakupan DWB yaitu intelligent efficiency, sizing up objectivity, dan remotely rational yang membawa konsekuensi pada penyiapan SDM yang mumpuni. Hal ini sekaligus memiliki integritas total pada public services seperti terjadi di beberapa negara seperti Taiwan, Jepang dan Selandia Baru. 

Di sisi lain, ia meminta kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di tengah keprihatinan nasional, demi meraup keuntungan secara politik maupun ekonomi bagi kepentingan diri dan  kelompok. 

Hal ini sangat mungkin terjadi, apalagi di tengah masyarakat yang kondisi ekonominya sedang labil sehingga lebih mudah diprovokasi melalui berbagai isu di media sosial.

"Karenanya, kita harus terus waspada, jangan sampai pandemi covid-19 dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kapitalisasi ekonomi dan politik  kelompok. Saatnya seluruh komponen bangsa kembali pada cita-cita luhur para pendiri negeri ini untuk berlomba-lomba dan berkontibusi terbaik untuk bangsa", pungkas Koordinator The Independent Community for Peace and Hummanity itu. (OL-8).