Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengakselerasi penyaluran seluruh bantuan sosial (bansos) untuk memastikan warga terdampak Covid-19 menerima bantuan. Distribusi bansos baik bansos reguler dan nonreguler mencapai kemajuan signifikan.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan, sebagai bagian dari kebijakan social safety net dalam menanggulangi dampak Covid-19, Kemensos meluncurkan bansos nonreguler yakni bansos sembako bantuan Presiden dan bansos tunai (BST), yang kini sedang berjalan.
Selain itu, Kemensos juga sudah memperluas jangkauan dan meningkatkan indeks bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT).
Baca Juga:Ekonomi Masyarakat Tertekan Covid-19, Kemensos Salurkan Bantuan
“PKH diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Kemudian Program Sembako/BPNT diperluas jangkauannya dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan Program Sembako/BPNT juga ditingkatkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu/bulan/KPM yang pencairannya dipercepat dari tiga bulan sekali, menjadi per bulan,” kata Hartono dalam keterangan resmi, Kamis (28/5).
Kemudian untuk basos sembako bantuan Presiden menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK). Di mana untuk DKI Jakarta menjangkau 1,3 juta KK, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) menjangkau 600 ribu KK.
Kedua, BST menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek. Penerima BST adalah masyarakat terdampak yang belum menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Baca Juga:Menteri Sosial Siapkan BST Tahap Kedua
Untuk bansos nonreguler yakni bansos sembako bantuan Presiden, Pepen menyatakan realisasinya cukup menggembirakan. Untuk Tahap I dan Tahap II di DKI Jakarta dan Bodetabek mencapai 100%. “Saat ini kita sedang menyelesaikan Tahap III di Jabodetabek mencapai 72,37%, dan Insya Allah, minggu ini sudah 100%,” kata Pepen.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama juga menyatakan capaian signifikan dalam penyaluran bansos reguler Program Sembako/BPNT. “Dari total 20 juta KPM, penyaluran April sudah 100%, dan bulan Mei mencapai 90%. Diharapkan akhir bulan ini tuntas,” kata Asep.
Baca Juga: Maret–Agustus 2020, Bantuan Sembako Kemensos Naik Rp200 Ribu
Kemudian masuk data tambahan dari daerah menjadi 8,731 juta KK. Sisa untuk memenuhi 9 juta KK, ditutup dari cadangan data yang belum masuk alokasi sebelumnya dari usulan daerah.
“Adapun realisasi BST, sudah mencapai 8,32 juta KK. Nah untuk sampai 9 juta KK, maka sisa sekitar 680 ribuan KK, akan kita tingkatkan speednya. Termasuk kita akan menyalurkan ke kawasan 3 T (terluar, terisolir, terpencil),” kata Asep. (Ata/OL-10)
Sebagai bank dengan jaringan layanan terluas di Indonesia, BRI pun memastikan kemudahan akses bagi seluruh penerima BSU melalui berbagai kanal.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pemerintah.
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
Presiden Jokowi belakangan ini kerap membagi-bagikan bansos ke masyarakat secara langsung. Ini penjelasan Istana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved