Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PANDEMI virus korona (covid-19) menimbulkan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Tidak sedikit yang mengalami kesulitan akibat penghasilan berkurang hingga kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini mendatangkan potensi anak putus sekolah karena perekonomian keluarga memburuk. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, berpendapat ada hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan angka putus sekolah. Seperti, memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang penggunaannya telah direlaksasi.
Baca juga: Kemendikbud Perlu Ingatkan Orang Tua Agar Tetap Bayar SPP
“Komisi X sudah mengajukan. Kalau di PAUD Dikdasmen minta supaya beberapa hal itu dibantu BOS. Kan ada relaksasi, ada kelenturan. Jadi bisa menggunakan BOS untuk membantu guru dan siswa,” ujar Fikri saat dihubungi, Rabu (6/5).
Selain itu, pimpinan perguruan tinggi dapat meringankan hingga membebaskan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang ekonominya terdampak covid-19. Itu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017. Pemerintah juga dapat memberikan insentif khusus bagi perguruan tinggi swasta (PTS).
“Pemasukan mereka kan pendapatan negara bukan pajak. Semuanya juga turun. Kalau ini sumbernya dari orang tua atau masyarakat, sebaiknya sudahlah tidak apa-apa turun. Jadi dipotong saja, dikurangi, atau dihilangkan untuk kepentingan yang membutuhkan,” papar Fikri.
Baca juga: Semangat Belajar Warga Putus Sekolah di Tengah Pandemi
Untuk menekan potensi kekurangan dana BOS dan dana perguruan tinggi selama pandemi, pemerintah daerah harus mendata jumlah siswa dan mahasiswa yang rentan putus sekolah. Sehingga, pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
“Yang penting ada datanya. Jadi kalau masyarakat sekarang bisa didata dikasih sembako, nah ini siswa, peserta didik dari SD SMP SMA itu harus didata. Sama dengan masyarakat pada umumnya,” tandasnya.(OL-11)
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
DALAM menghadapi kembali merebaknya covid-19, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi UPG Makassar mengambil langkah tegas dengan memperketat protokol kesehatan saat menyambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved