Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI virus korona (covid-19) menimbulkan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Tidak sedikit yang mengalami kesulitan akibat penghasilan berkurang hingga kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini mendatangkan potensi anak putus sekolah karena perekonomian keluarga memburuk. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, berpendapat ada hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan angka putus sekolah. Seperti, memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang penggunaannya telah direlaksasi.
Baca juga: Kemendikbud Perlu Ingatkan Orang Tua Agar Tetap Bayar SPP
“Komisi X sudah mengajukan. Kalau di PAUD Dikdasmen minta supaya beberapa hal itu dibantu BOS. Kan ada relaksasi, ada kelenturan. Jadi bisa menggunakan BOS untuk membantu guru dan siswa,” ujar Fikri saat dihubungi, Rabu (6/5).
Selain itu, pimpinan perguruan tinggi dapat meringankan hingga membebaskan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang ekonominya terdampak covid-19. Itu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017. Pemerintah juga dapat memberikan insentif khusus bagi perguruan tinggi swasta (PTS).
“Pemasukan mereka kan pendapatan negara bukan pajak. Semuanya juga turun. Kalau ini sumbernya dari orang tua atau masyarakat, sebaiknya sudahlah tidak apa-apa turun. Jadi dipotong saja, dikurangi, atau dihilangkan untuk kepentingan yang membutuhkan,” papar Fikri.
Baca juga: Semangat Belajar Warga Putus Sekolah di Tengah Pandemi
Untuk menekan potensi kekurangan dana BOS dan dana perguruan tinggi selama pandemi, pemerintah daerah harus mendata jumlah siswa dan mahasiswa yang rentan putus sekolah. Sehingga, pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
“Yang penting ada datanya. Jadi kalau masyarakat sekarang bisa didata dikasih sembako, nah ini siswa, peserta didik dari SD SMP SMA itu harus didata. Sama dengan masyarakat pada umumnya,” tandasnya.(OL-11)
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved