Ketersediaan Logistik Harus Terjamin Selama PSBB

SEJUMLAH daerah telah mendapatkan izin penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah wajib memastikan daerah-daerah yang menerapakan PSBB memiliki ketersediaan logistik yang cukup.

"Stock pangan selama PSBB harus selalu di jaga. Jangan Sampai ada daerah yang menerapkan PSBB kesulitan mendapatkan logistik pangan," ungkap mantan Ketua Komisi Nasional Flu Burung periode 2006-2019 Bayu Krishnamurti dalam webinar bertajuk Mewujudkan Sinergi berbagai Komponen Bangsa dalam Menghadapi Wabah Covid-19' yang diadakan oleh Jakarta Defence Studies di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurut Bayu, karateristik penanganan pandemi covid-19 tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus flu burung yang juga sempat melanda Indonesia. Secara umum, flu burung dan Covid-19 memiliki dampak yang sama yakni 30% di bidang kesehatan serta 70% di bidang sosial dan ekonomi.

"Sehingga pemerintah saat ini dihadapkan pada 2 urusan yakni mengatasi masalah kesehatan dan juga permasalahan sosial ekonomi," paparnya.

Selain itu Bayu juga meminta pemerintah khususnya pemerintah pusat untuk dapat mengatasi 'lockdown' yang dilakukan swadaya oleh masyrakat. Penutupan akses jalan yang dilakukan warga secara swadaya dapat menganggu proses pengiriman logistik yang dibutuhkan di daerah tersebut.

Baca juga : PSBB tak Efektif karena Kesadaran Krisis Masyarakat Rendah

"Lockdown swadaya ini ganggu penyebaran logistik. Sementara ketersediaan logistik khususnya pangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan warga. Jangan sampai sayur yang telat diantarkan malah bisa rusak dan tidak bisa dikonsumsi disaat seperti ini," paparnya.

Untuk itu, Bayu mengingatkan agar pemerintah memperhatikan daerah sumber penghasil pangan yang berada di desa-desa. Kebijakan melarang pemudik dari Jakarta ke daerah pedesaan yang umumnya menjadi pusat produksi pangan dinilainya merupakan kebijakan yang sudah tepat.

"Jangan sampai desa penghasil pangan terdampak korona yang nantinya dapat menganggu ketersediaan pangan di kota," paparnya.

Bayu melanjutkan, selama masa PSBB, pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ia pun mengkritik langkah pemerintah yang justru menerbitkat kartu prakerja dengan fasilitas pelatihan yang menurutnya tidak tepat diaplikasikan saat masa pandemi covid-19.

"Bantuan untuk pelatihan itu tidak pas saat ini. yang dibutuhkan itu daya beli. kasihlah BLT. kalau tidak maka akan alami kesulitan," jelasnya.

Selain itu, Bayu juga menyarankan agar pemerintah membuka kerja sama internasional seluasnya-luasnya dalam mengatasi covid-19. Dengan begitu diharapkan pemerintah bisa menggandeng para ilmuwan maupun mendapatkan bantuan fasiltas dari negara lain yang sama-sama sedang melawan covid-19.

Baca juga : Hadapi COVID-19, Kepedulian Sosial Harus Terus ditumbuhkan

"Covid ini barang baru. Gandeng erat sains dan iptek dan pekerjakan ilmuwan dengan membuka kerja sama internasional," paparnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi menjelaskan bahwa TNI akan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya penanganan pandemi covid-19. Dalam konteks penanganan pandemi Covid-19, TNI telah bekerja sama dengan berbagai pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Kerja sama yang paling utama tentu dengan Kementerian Kesehatan dari tingkat pusat sampai ke unsur yang paling depan di daerah," ujarnya.

Terkati dengan kebutuhan logistik, Sisriadi menjelaskan bahwa TNI telah mengerahkan sarana dan prasarana angkutan taktis maupun strategis untuk mendukung kebutuhan mobilitas yang diperlukan pemerintah dalam penanggulangan pandemi yang telah terjadi.

"Kami juga telah menyiapkan tempat isolasi yang memenuhi standar WHO di tempat yang relatif jauh dari pemukiman warga," paparnya. (OL-7)