Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SEKITAR 2 juta orang diperkirakan akan tetap mudik ke kampung halaman masing-masing di saat pandemi virus korona atau covid-19.
"Masih ada (11,8%) responden yang menyatakan akan mudik. Jika diasumsikan jumlah pemudik dalam kondisi normal 20 juta orang, angka 11,8% ini sekitar 2 juta orang. Suatu angka yang sesungguhnya masih sangat besar dan membuka peluang ekspor virus covid-19 ke pedesaan (kampung halaman). Perlu persuasi yang lebih kuat dan pesan yang lebih jelas serta kompak dari pemerintah untuk mencegah peluang mudik ini," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Kamis (23/4).
Hal itu adalah hasil survei Jurnalisme Presisi hasil kerja sama Puslitbangdiklat Radio Republik Indonesia (RRI) dan Indo Barometer (IB) bertema PSBB yang diterima Media Indonesia, Kamis (23/4).
Baca juga: Edukasi Masyarakat Perlu Digencarkan
Qodari menuturkan, survei jurnalisme presisi RRI pada April 2020 mencoba memotret persepsi dan opini publik tentang PSBB dan mudik lebaran.
Survei yang dilaksanakan pada 9–15 April ini melibatkan 400 responden berdasarkan quota & purposive sampling yang tersebar secara proporsional. Margin of error survei ini ± 4.90% pada tingkat kepercayaan 95%.
Wilayah pelaksanaan survei di tujuh provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan yang memiliki populasi 64,9% populasi nasional.
Baca juga: Survei: Mayoritas Publik Percaya Pemerintah Mampu Atasi Covid-19
Kegiatan lain yang perlu dikerjakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lanjut Qodari, adalah membuat konsep dan simulasi isolasi/karantina diri dalam konteks lebaran di desa (kampung halaman).
Di sisi lain, sambung dia, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta dan Jabotabek pada umumnya, perlu juga mengantisipasi dan merumuskan langkah menghadapi situasi arus mudik pasca-Lebaran 2020.
"Misalnya meminta pemudik untuk tinggal di desa (kampung halaman) minimal 14 hari. Atau menyiapkan protokol atau mekanisme isolasi diri di Jabotabek untuk para pemudik yang kembali ke Jakarta," kata dia.
Dari survei, mayoritas besar publik menyatakan tidak akan mudik (86,3%). Tapi masih ada 11,8% yang menyatakan akan mudik. Yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar 2%.
Alasan responden yang menyatakan akan mudik pada Idul Fitri Mei 2020 yaitu silaturahmi dengan keluarga (40,8%), jika kondisi lebih baik akan mudik (19,7%), rindu kampung halaman (17,1%), di kota tidak ada pekerjaan/menganggur (11,8%), jarak mudik tidak terlalu jauh/dekat (6,6%), dan tradisi berkumpul keluarga/momen tahunan (3,9%).
Sedangkan mereka yang tidak mudik beralasan takut tertular atau menularkan virus korona (38,5%), mencegah penyebaran virus korona (21,2%), ikut anjuran pemerintah (14,6%), sulit karena pembatasan wilayah (12,2%), asli daerah setempat (8,2%), tidak punya kampung halaman (4%), dan tidak mempunyai biaya untuk mudik (1.3%).
Terhadap tiga pilihan kebijakan pemerintah terkait mudik Lebaran 2020, yakni membolehkan, melarang, atau menunda masyarakat mudik, mayoritas responden (64%) setuju dengan kebijakan menunda masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2020. Terbanyak kedua adalah responden yang setuju pemerintah melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020 berjumlah 23,5%. Adapun responden yang setuju pemerintah membolehkan masyarakat untuk mudik berjumlah paling kecil, yakni 12,3%. Sisanya menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar 0,3%.
Alasan responden setuju sebaiknya pemerintah menunda masyarakat untuk mudik yaitu mudik bisa dilakukan setelah kondisi normal dari virus korona (28,2%), dengan menunda mudik artinya menekan laju penyebaran virus korona (21%), mencegah penularan virus korona (11,3%), sebaiknya ditunda karena saat ini tidak kondusif (10,8%), agar penyebaran virus korona dapat ditekan/distop (9,2%), mengurangi penyebaran virus korona (6,2%), ada pergantian libur lebaran di waktu lain (5,1%), jika dipaksakan mudik kondisi tetap tidak aman (3,6%), mudik lebaran masih dapat ditunda (3,1%), dan penyebaran virus korona sangat cepat (1,5%).
Sedangkan yang mendukung agar pemerintah melarang masyarakat mudik yaitu supaya virus korona tidak semakin luas (32,3%), pemerintah perlu tegas melarang mudik (22,2%), tidak menjamin bahwa pemudik bebas dari virus korona (14,1%), tidak menularkan virus terhadap keluarga di kampung atau sebaliknya (11,1%), mencegah penularan virus korona (10,1%), karena cepatnya penyebaran virus korona (6,1%), dan agar penularan virus korona segera berhenti (4%).
Sedangkan mereka yang ingin pemerintah membolehkan mudik beralasan kesempatan silaturahim dengan keluarga setahun sekali (36,1%), melihat situasi dan kondisi tentang virus korona (23,1%), setiap lebaran pasti mudik (17,6%), boleh mudik asal jaga jarak aman (10,2%), di kota tidak ada kegiatan (8,3%), mencegah kriminalitas (2,8%), dan boleh mudik lebaran diikuti dengan pengecekan bagi yang melakukan mudik (1,9%). (X-15)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved