Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR 2 juta orang diperkirakan akan tetap mudik ke kampung halaman masing-masing di saat pandemi virus korona atau covid-19.
"Masih ada (11,8%) responden yang menyatakan akan mudik. Jika diasumsikan jumlah pemudik dalam kondisi normal 20 juta orang, angka 11,8% ini sekitar 2 juta orang. Suatu angka yang sesungguhnya masih sangat besar dan membuka peluang ekspor virus covid-19 ke pedesaan (kampung halaman). Perlu persuasi yang lebih kuat dan pesan yang lebih jelas serta kompak dari pemerintah untuk mencegah peluang mudik ini," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Kamis (23/4).
Hal itu adalah hasil survei Jurnalisme Presisi hasil kerja sama Puslitbangdiklat Radio Republik Indonesia (RRI) dan Indo Barometer (IB) bertema PSBB yang diterima Media Indonesia, Kamis (23/4).
Baca juga: Edukasi Masyarakat Perlu Digencarkan
Qodari menuturkan, survei jurnalisme presisi RRI pada April 2020 mencoba memotret persepsi dan opini publik tentang PSBB dan mudik lebaran.
Survei yang dilaksanakan pada 9–15 April ini melibatkan 400 responden berdasarkan quota & purposive sampling yang tersebar secara proporsional. Margin of error survei ini ± 4.90% pada tingkat kepercayaan 95%.
Wilayah pelaksanaan survei di tujuh provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan yang memiliki populasi 64,9% populasi nasional.
Baca juga: Survei: Mayoritas Publik Percaya Pemerintah Mampu Atasi Covid-19
Kegiatan lain yang perlu dikerjakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lanjut Qodari, adalah membuat konsep dan simulasi isolasi/karantina diri dalam konteks lebaran di desa (kampung halaman).
Di sisi lain, sambung dia, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta dan Jabotabek pada umumnya, perlu juga mengantisipasi dan merumuskan langkah menghadapi situasi arus mudik pasca-Lebaran 2020.
"Misalnya meminta pemudik untuk tinggal di desa (kampung halaman) minimal 14 hari. Atau menyiapkan protokol atau mekanisme isolasi diri di Jabotabek untuk para pemudik yang kembali ke Jakarta," kata dia.
Dari survei, mayoritas besar publik menyatakan tidak akan mudik (86,3%). Tapi masih ada 11,8% yang menyatakan akan mudik. Yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar 2%.
Alasan responden yang menyatakan akan mudik pada Idul Fitri Mei 2020 yaitu silaturahmi dengan keluarga (40,8%), jika kondisi lebih baik akan mudik (19,7%), rindu kampung halaman (17,1%), di kota tidak ada pekerjaan/menganggur (11,8%), jarak mudik tidak terlalu jauh/dekat (6,6%), dan tradisi berkumpul keluarga/momen tahunan (3,9%).
Sedangkan mereka yang tidak mudik beralasan takut tertular atau menularkan virus korona (38,5%), mencegah penyebaran virus korona (21,2%), ikut anjuran pemerintah (14,6%), sulit karena pembatasan wilayah (12,2%), asli daerah setempat (8,2%), tidak punya kampung halaman (4%), dan tidak mempunyai biaya untuk mudik (1.3%).
Terhadap tiga pilihan kebijakan pemerintah terkait mudik Lebaran 2020, yakni membolehkan, melarang, atau menunda masyarakat mudik, mayoritas responden (64%) setuju dengan kebijakan menunda masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2020. Terbanyak kedua adalah responden yang setuju pemerintah melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020 berjumlah 23,5%. Adapun responden yang setuju pemerintah membolehkan masyarakat untuk mudik berjumlah paling kecil, yakni 12,3%. Sisanya menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar 0,3%.
Alasan responden setuju sebaiknya pemerintah menunda masyarakat untuk mudik yaitu mudik bisa dilakukan setelah kondisi normal dari virus korona (28,2%), dengan menunda mudik artinya menekan laju penyebaran virus korona (21%), mencegah penularan virus korona (11,3%), sebaiknya ditunda karena saat ini tidak kondusif (10,8%), agar penyebaran virus korona dapat ditekan/distop (9,2%), mengurangi penyebaran virus korona (6,2%), ada pergantian libur lebaran di waktu lain (5,1%), jika dipaksakan mudik kondisi tetap tidak aman (3,6%), mudik lebaran masih dapat ditunda (3,1%), dan penyebaran virus korona sangat cepat (1,5%).
Sedangkan yang mendukung agar pemerintah melarang masyarakat mudik yaitu supaya virus korona tidak semakin luas (32,3%), pemerintah perlu tegas melarang mudik (22,2%), tidak menjamin bahwa pemudik bebas dari virus korona (14,1%), tidak menularkan virus terhadap keluarga di kampung atau sebaliknya (11,1%), mencegah penularan virus korona (10,1%), karena cepatnya penyebaran virus korona (6,1%), dan agar penularan virus korona segera berhenti (4%).
Sedangkan mereka yang ingin pemerintah membolehkan mudik beralasan kesempatan silaturahim dengan keluarga setahun sekali (36,1%), melihat situasi dan kondisi tentang virus korona (23,1%), setiap lebaran pasti mudik (17,6%), boleh mudik asal jaga jarak aman (10,2%), di kota tidak ada kegiatan (8,3%), mencegah kriminalitas (2,8%), dan boleh mudik lebaran diikuti dengan pengecekan bagi yang melakukan mudik (1,9%). (X-15)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved