Siapkan Strategi untuk Masyarakat Terkena PHK Akibat Covid-19

ANGGOTA Komiisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mempersiapkan strategi penanganan bagi masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat imbas dari penyebaran Pandemi covid-19.

Ia memperkirakan, potensi PHK ini tidak hanya menimpa buruh harian lepas. Pekerja kantoran pun tidak menutup kemungkinan bernasib serupa jika wabah covid-19 terus berkepanjangan.

"Jadi harus dipikirkan juga oleh pemerintah, supaya mereka bisa tetap hidup pada masa-masa sulit," ungkap Saleh dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa, (14/4).

Ia pun khawatir, gelombang pengangguran justru akan hadir setelah wabah covid-19 usai, bila pemerintah tidak segera memikirkan langkah strategisnya.

Baca juga: Indonesia Harus Antisipasi Gejolak Sosial Akibat Pandemi

Sementara itu, terkait sejumlah pekerja yang telah menerima PHK, legislator F-PAN itu meminta pemerintah pusat melalui pemerintah daerah harus rutin memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak secara ekonomi.

"Bantuan ini amat dibutuhkan publik, kalau tidak ada bantuan sosial yang diberikan bagi mereka, saya khawatir status PSBB tidak efektif diberlakukan,” imbuhnya

Tidak hanya itu, ia juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi akibat dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), dan Tangerang.

Diketahui, sekitar 1,6 juta warga Indonesia telah di-PHK atau dirumahkan, sehingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan kartu prakerja. Pemerintah telah menganggarkan Rp20 triliun untuk program kartu prakerja tersebut. Anggaran tersebut ditargetkan dapat memberikan manfaat pada 5,6 juta penerima. (A-2)