Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH akan mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kartu Indonesia sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan kartu sembako untuk mengurangi secara drastis jumlah penduduk miskin.
Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai pengentasan masyarakat dari kemiskinan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
"Saya ingin kerja lebih fokus lagi (program pemerintah) menyasar penduduk sangat miskin. Kita harapkan pada 2024 untuk kemiskinan ekstrem itu kita mencapai nol," kata Presiden.
Dengan mengutip data BPS, Jokowi menyebutkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,22% di 2015 menjadi 9,22% pada tahun lalu. Akan tetapi, Jokowi mengingatkan masih ada 24,7 juta penduduk dalam kategori miskin.
Berdasarkan standar Bank Dunia, dari jumlah 24,7 juta orang miskin tersebut, 9,9 juta di antaranya masuk kategori sangat miskin (kemiskinan ekstrem).
"Kita harus fokus menangani 9,9 juta jiwa itu sehingga semua program benar-benar disasarkan pada kelompok tersebut. Program-program CSR BUMN dan swasta semua harus diarahkan kepada golongan ini terlebih dulu. Kalau bisa dilakukan konsolidasi, angka 0% (jumlah penduduk miskin) bisa kita capai," ujar Kepala Negara.
Di sisi lain, Kementerian Sosial segera melakukan evaluasi terhadap program-program subsidi barang seperti pupuk dan elpiji tiga kilogram.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin selama ini.
"Kami evaluasi karena anggaran yang dialokasikan dari APBN ke subsidi-subsidi barang itu sangat besar. Jauh lebih lebih besar jika dibandingkan dengan bantuan sosial yang berupa dana tunai," ungkap Menteri Sosial Juliari Batubara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Selain itu, Kementerian Sosial akan mengonsolidasikan dan memfokuskan semua program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan Program Indonesia Pintar kepada golongan masyarakat yang sangat miskin seperti disampaikan Presiden Jokowi.
"Akan tetapi, sebelum itu kami akan melakukan pemutakhiran data keluarga miskin. Dengan demikian, kami bisa memperoleh data kependudukan yang lebih akurat sehingga bantuan pemerintah semakin tepat sasaran," jelas Mensos. (Dhk/Pra/X-3)
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2025 mencapai US$111,98 miliar, naik 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025 mencapai US$96,60 miliar.
NERACA perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Mei 2025 sebesar US$4,30 miliar.
BPS memperkirakan produksi beras Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29,97 juta ton, naik 14,09%.
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved