Bantuan Sosial Tepat Sasaran Kurangi Penduduk Miskin

PEMERINTAH akan mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kartu Indonesia sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan kartu sembako untuk mengurangi secara drastis jumlah penduduk miskin.

Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai pengentasan masyarakat dari kemiskinan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

"Saya ingin kerja lebih fokus lagi (program pemerintah) menyasar penduduk sangat miskin. Kita harapkan pada 2024 untuk kemiskinan ekstrem itu kita mencapai nol," kata Presiden.

Dengan mengutip data BPS, Jokowi menyebutkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,22% di 2015 menjadi 9,22% pada tahun lalu. Akan tetapi, Jokowi mengingatkan masih ada 24,7 juta penduduk dalam kategori miskin.

Berdasarkan standar Bank Dunia, dari jumlah 24,7 juta orang miskin tersebut, 9,9 juta di antaranya masuk kategori sangat miskin (kemiskinan ekstrem).

"Kita harus fokus menangani 9,9 juta jiwa itu sehingga semua program benar-benar disasarkan pada kelompok tersebut. Program-program CSR BUMN dan swasta semua harus diarahkan kepada golongan ini terlebih dulu. Kalau bisa dilakukan konsolidasi, angka 0% (jumlah penduduk miskin) bisa kita capai," ujar Kepala Negara.

Di sisi lain, Kementerian Sosial segera melakukan evaluasi terhadap program-program subsidi barang seperti pupuk dan elpiji tiga kilogram.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin selama ini.

"Kami evaluasi karena anggaran yang dialokasikan dari APBN ke subsidi-subsidi barang itu sangat besar. Jauh lebih lebih besar jika dibandingkan dengan bantuan sosial yang berupa dana tunai," ungkap Menteri Sosial Juliari Batubara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Selain itu, Kementerian Sosial akan mengonsolidasikan dan memfokuskan semua program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan Program Indonesia Pintar kepada golongan masyarakat yang sangat miskin seperti disampaikan Presiden Jokowi.

"Akan tetapi, sebelum itu kami akan melakukan pemutakhiran data keluarga miskin. Dengan demikian, kami bisa memperoleh data kependudukan yang lebih akurat sehingga bantuan pemerintah semakin tepat sasaran," jelas Mensos. (Dhk/Pra/X-3)