Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengatakan kemampuan literasi berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan suatu bangsa dalam mengimplementasikan dan mengeksplorasi sumber daya alam yang melimpah untuk kesejahteraan masyarakat. Dia mengungkapkan, suatu negara bisa punah apabila masyarakatnya tidak menguasai literasi.
Oleh sebab itu, perpustakaan nasional mengambil kebijakan utama tentang cara meningkatkan indeks literasi bangsa Indonesia yang saat ini di masih di bawah negara lain.
Namun, Syarif meminta agar masyarakat tidak terjebak pada opini tentang rendahnya budaya baca di Tanah Air.
"Indonesia budaya bacanya bukan rendah, tapi yang mau dibaca tidak cukup. Saat ini untuk kebutuhan buku-buku ilmu terapan, 1 buku ditunggu 5 ribu orang yang artinya dibutuhkan waktu 13 tahun bagi setiap orang untuk mendapatkan akses buku. Kita jangan terjebak pada opini tentang rendahnya budaya baca, tetapi mari kita perbaiki," kata Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya di acara Rakornas Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/2).
Selain itu, menurut Syarif, berdasarkan standar UNESCO, untuk meningkatkan kemampuan literasi setiap orang seharusnya membaca paling sedikit tiga buku setiap tahunnya.
"Kalau jumlah warga Indonesia 270 juta, berarti kita butuh 710 juta eksemplar buku setiap tahun," imbuhnya.
Baca juga: Wisata Literasi di Grhatama Pustaka
Kemudian, masyarakat juga harus bisa menciptakan ide atau gagasan baru dari buku-buku yang dibacanya. Tidak cukup hanya sekedar memahami apa yang tersirat dan tersurat. Dia menegaskan bahwa pendidikan dan perpustakaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
"Pendidikan dan perpustakaan tidak bisa dipisahkan karena perpustakaan merupakan jantung dari sebuah pendidikan," imbuhnya.
Syarif berharap, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa bekerja sama untuk menciptakan taman bacaan yang layak sesuai kebutuhan masyatakat.
"Paradigma perpystakaan bukan persoalan bagaimana anda datang ke perpustakaan tapi bagaomana perpustakaan datang ke masyarakat," tandasnya.
Saat ini Indonesia telah memiliki tiga aplikasi perpustakaan yang dapat diakses melalui telepon genggam yaitu, Indonesia One Search yang menyediakan sekitar 3 miliar artikel, i-pusnas perpustakaan digital yang menyediakan jutaan buku yang dapat dibaca secara online, dan Khastara (Khasanah Nusantara) yang menyimpan ratusan ribu dokumen kuno. (A-2)
Selain perpustakaan, UBM menghadirkan The UBM Immersive Design Lab sebagai ruang eksplorasi berbasis teknologi bagi mahasiswa Program Studi Desain Interaktif.
IPI dan Neliti.com sepakat untuk memperluas akses terbuka pengetahuan, meningkatkan literasi dan inovasi, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan pengetahuan Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana melontarkan kritik keras terhadap buruknya layanan digital dan memprihatinkannya kondisi fisik perpustakaan di Indonesia.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
Kondisi perpustakaan daerah serta layanan digital nasional menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
Pemanfaatan teknologi imersif dalam layanan kepustakaan merupakan terobosan penting yang jarang dilakukan oleh institusi publik.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Atap masyarakat yang masih menggunakan seng akan diganti dengan genting. Prabowo menilai itu akan meningkatkan aspek keamanan dan kesehatan masyarakat di tempat tinggalnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved