Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEJABAT publik semestinya membuat pernyataan yang menyejukkan, bukan malah menciptakan suasana gaduh dengan pernyataan kontroversial. Lembaga perwakilan yang bertugas menyeleksi pejabat publik pun harus menyaring pejabat yang matang secara intelektual, emosi dan bijaksana.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Senin (24/2). Dia mengemukakan itu menanggapi pernyataan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty yang mengatakan perempuan bisa hamil saat berenang dengan laki-laki.
Menurut Legislator NasDem tersebut, pernyataan komisoner KPAI itu merendahkan derajat perempuan. Seyogianya, sebelum menyampaikan pendapat, Sitti mencari referensi terlebih dahulu dan tidak berspekulasi dalam membuat pernyataan.
‘’Terlepas dari yang bersangkutan telah meminta maaf dan menarik kembali pernyataannya, harus diingat, seyogianya pejabat publik memiliki kepekaan dan kearifan dalam membuat peryataan. Dan seyogianya segala pernyataan seorang pejabat publik harus didasari oleh referensi yang benar dan tidak membuat kegaduhan,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, di Jakarta.
Baca juga: Komisioner KPAI Sitti Hikmawati Didesak Mundur
Baca juga: Wali Kota Solo Sebut KPAI Salah Besar Soal Audisi Djarum
Dia mengatakan komisioner KPAI tidak bisa berdalih pernyataan itu atas nama pribadi. Pasalnya, jelas Rerie, di manapun seorang komisioner KPAI tetap melekat jabatan publik itu, sehingga pernyataannya dianggap tetap mewakili institusinya.
Rerie juga menyarankan agar KPAI secara institusi membuat aturan internal yang mengatur tentang disiplin para komisioner agar tidak latah tergiur berbicara tentang sesuatu di luar apa yang dia ketahui. Pasalnya, pernyataan apa pun yang dibuat komisioner KPAI tetap membawa nama institusi itu.
Di masa mendatang, DPR sebagai lembaga yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap komisioner KPAI akan lebih hati-hati memilih para anggota lembaga tersebut. Jangan sampai DPR memilih sosok yang tidak tepat kemudian ikut mengecamnya ketika komisioner tersebut melakukan kesalahan. (OL-8)
KEKHAWATIRAN ini dilontarkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Mendikdasmen sempat melarang siswa bermain game Roblox karena permainan itu dinilai mengandung kekerasan.
Meski dikatakan ada kepedulian, namun tak cukup, sangat telat, karena R sudah meninggal.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan pemerintah memiliki kewenangan tegas untuk memutus akses terhadap platform game online, termasuk Roblox.
DALAM rangka memperingati Hari Anak Nasional 2925, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai upaya perlindungan anak penuh tantangan terutama isu konsistensi penegakan hukum.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan saat ini masih ada banyak tantangan dalam upaya perlindungan anak.
KPAI mendorong kepolisian mengecek pengabaian hak anak di olah TPK dalam insiden pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved