Empat Masalah Pendidikan, Dibahas BSNP Bersama Nadiem

BADAN Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan pertemuan  dengan Mendikbud Nadiem Makarim, membahas empat hal penting menyangkut dunia pendidikan ke depan di tanah air.

“BSNP sudah menyelesaikan delapan standar nasional pendidikan dengan sedikit penyelarasan pada delapan muatan dalam standar isi. Penyelarasan sedang dilakukan dan diharapkan selesai pada Maret 2020 untuk dimintakan pengesahankepada Mendikbud,” ungkap Kepala BSNP, Abdul Muti saat bincang dengan Media Indonesia, kemarin.

Pembahasan selanjutnya, terkait dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 43 Tahun 2019 tentang Ujian Sekolah dan dihapuskannya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

BSNP,lanjut Abdul Muti, menyampaikan agar segera diterbitkan petunjuk teknis ujian sekolah mengingat perkembangan di lapangan yang mengindikasikan ketidaksiapan masyarakat dan sinyalemen beberapa  daerah yang akan memberlakukan ujian sekolah berbasis daerah (USBD). Selain itu ada kemungkinan Kementerian Agama memberlakukan ujian madrasah.

Kemudian, papar Muti, perlu persiapan dan konsep yang lebih matang terkait dengan pemberlakuan Asesmen Kompetensi dan Survey Karakter sebagai pengganti Ujian Nasional (UN)  pada 2021.

BSNP menyampaikan perlunya payung hukum. UN dilaksanakan berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang sekarang ini masih berlaku.

“Penghapusan  UN  dan pemberlakuan asesmen kompetensi serta survey karakter meniscayakan adanya Peraturan  Pemerintah yang baru,“ tegasnya.

Selain itu, BSNP berharap Kemendikbud dalam membuat kebijakan dapat bersinergi, khususnya yang terkait dengan standar nasional pendidikan.

“Pasalnya, selama ini ada kesan berbagai kebijakan Kemendikbud kurang melibatkan lembaga yang ada di dalam Kemendikbud termasuk BSNP. Selain itu BSNP juga menyampaikan beberapa gagasan terkait pentingnya membangun integritas dan karakter peserta didik.,” ujarnya.

Mendikbud menyambut baik masukan BSNP serta memberikan penjelasan  berbagai isu yang berkembang di masyarakat dan kebijakan utama Kemendikbud. (OL-2)