Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan pemerintah-pemerintah daerah, bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan patroli lapangan ke wilayah-wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah pemerintah mendeteksi munculnya beberapa titik api di Riau sejak dua pekan lalu.
"Hati-hati sekali lagi yang di Riau, Jambi, Sumut, Sumsel. Provinsi lain juga hati-hati. Kalbar, Kalteng, Kaltim, walaupun peluangnya kecil sekali di sana. Juga di Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua," ujar Jokowi saat memberi pengarahan tentang Upaya Pengendalian Karhutla 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).
Baca juga: KLHK Dalami Kepatuhan Perusahaan Jasa Pengolah Limbah B3
Patroli intensif perlu dilakukan agar situasi di lapangan benar-benar bisa dikuasai dan perkembangan bisa terus dipantau secara harian.
Jokowi mengingatkan kepada seluruh instansi terkait untuk bergerak cepat memadamkan ketika muncul titik api sekalipun itu hanya satu.
"Kalau ada api satu segera padamkan. Kita punya babinsa, bhabinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, kepala desa, beri tahu mereka. Kalau ada api satu saja, cari sumbernya terus padamkan. Jangan sampai meluas karena nanti akan sulit dipadamkan," tegas dia.
Presiden meminta semua pihak melihat situasi yang terjadi di negara-negara lain yang juga mengalami bencana karhutla.
Negera maju sekelas Australia saja sangat kesulitan untuk memadamkan api ketika sudah begitu besar.
"Kalau api sudah gede, apa lagi masuk lahan gambut, akan sulit sekali. Disiram air berjuta-juta ton pun, atasnya saja yang apinya padam. bawahnya masih api," ucap Jokowi. (OL-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved