Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh instansi di Tanah Air, termasuk pemerintah-pemerintah daerah, untuk bersinergi dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Jokowi melihat apa yang sudah dilakukan selama ini sudah cukup baik. Namun, itu masih bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
"Pengalaman kita menunjukkan banyak bencana yang bisa kita cegah, tapi sayangnya tidak berhasil kita cegah. Masih sering kita tergagap-gagap. Contoh, tanah longsor selalu terjadi. Di Jawa Barat banyak. Di Jawa Tengah banyak. Di Sumatra ada. Di Sulawesi ada. Jangan sampai semakin banyak terjadi," ujar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2020 di Sentul, Jawa Barat, Selasa (4/2).
Baca juga: Jokowi Minta Wilayah Rawan Bencana Ditanami Vetiver
Maka dari itu, kolaborasi untuk menyempurnakan manajemen pencegahan dan penanganan bencana harus dilakukan.
Pemerintah daerah bersama dinas-dinas terkait di tiap-tiap wilayah harus mulai melaksanakan pengendalian tata tuang berbasis pengurangan risiko bencana.
Wali kota, bupati, hingga gubernur juga mesti segera menyusun rencana kontijensi, menyiapkan sarana prasarana kesiapsiagaan untuk dapat mengantiaipasi atau menangani bencana secara tuntas.
"Yang terakhir, kepada Panglima TNI dan Kapolri, harus terus mendukung penanggulangan bencana terutama dari sisi penegakan hukum. Sinergi dengan pemerintah daerah dan BNPB," papar Jokowi. (OL-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved