RATUSAN tenda tambang emas ilegal atau gurandil menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hal itu terpantau dari udara saat helikopter yang ditumpangi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, Wakapolri Gatot Eddy, didampingi Bupati Bogor, Ade Yasin pada Sabtu (18/1).
"Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun, ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil (istilah pondok-pondok pertambangan emas ilegal)," kata Doni Monardo.
Menjamurnya tambang ilegal itu disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak.
Dia menjelaskan, penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan tersebut juga mencemari lingkungan, dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat. Persoalan tersebut sangat diperhatikan oleh Kepala BNPB. Menurutnya hal yang sudah terlanjur muncul ke permukaan dan menjadi bencana itu merupakan masalah permanen. Oleh sebab itu solusi yang diambil juga harus permanen.
"Langkah pertama yang akan dilakukan adalah penindakan hukum dan imbauan larangan penambangan kepada masyarakat," sebutnya.
Jenderal TNI bintang tiga itu menyebut, BNPB akan memfasilitasi pembentukan Satgas gabungan khusus yang terdiri dari personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri, yang menjadi satu kesatuan stakeholder penanggulangan bencana.
Langkah solusi yang berikutnya menurut Doni ialah dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para warga yang menjadi penambang dengan meningkatkan mata pencahariannya.
Selain itu Doni tidak mau dengan penutupan tambang membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan memunculkan masalah di kemudian hari. Sehingga urusan perut penambang ini juga harus diperhatikan, serta keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Halimun Salak.
"Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial. Contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan," tambah Doni.
Selanjutnya, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa solusi yang juga harus segera dilakukan adalah melakukan penanaman hutan kembali dengan jenis tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah serta dapat mencegah terjadinya longsor.
Adapun jenis tanaman tersebut adalah jenis rumput vetiver yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menyumbang perekonomian masyarakat.
“Sesuai dengan perintah bapak presiden, BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan dengan vetiver dan jenis tanaman keras yang punya nilai ekonomis seperti alpukat, durian dan sebagainya,” imbuh Doni.
Dalam melaksanakan upaya reforestasi dan revitalisasi tersebut, BNPB juga akan menggandeng para ahli baik dari peneliti, komunitas, dan akademisi agar penerapannya lebih baik dan lebih terarah. Shingga apa yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal.
BNPB akan bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan perintah presiden. Sedangkan untuk daerah, BNPB menunjuk bupati sebagai pemegang kewenangan daerah yang menjadi wilayah cakupan terdampak kerusakan lingkungan. Dalam kesempatan yang sama Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kesiapannya untuk memimpin pelaksanaan penghijauan kembali wilayahnya yang rusak sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Kepala BNPB.
baca juga: UI Kukuhkan Dua Guru Besar Kedokteran
Ade mengaku akan fokus dengan penanganan pengungsi yang masih ada di beberapa titik. Pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk relokasi para pengungsi karena keselamatan warga juga menjadi yang utama. Sebagai catatan jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi pada awal 2020 di Kabupaten Bogor hingga hari ini mencapai 17.869 jiwa, tersebar di empat kecamatan.
"Setelah persoalan relokasi warga maka kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul," pungkas Bupati Ade. (OL-3)
