Investigasi Tambang Ilegal Dimulai

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mulai pekan ini melakukan investigasi terkait dengan kerusakan alam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di Lebak, Banten. Investigasi akan fokus pada aktivitas perambahan hutan dan penambangan ilegal.

"Kami sudah pelajari dokumennya, dan para dirjen terkait sudah ditugaskan turun langsung ke lapangan, yaitu Dirjen Konservasi, Dirjen DAS, dan Dirjen Gakkum," ujar Siti seusai meninjau kebun bibit di Desa Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (11/1).

Siti mengatakan tindakan penegakan hukum atau law enforcement terhadap tambang ilegal tidaklah sederhana karena sudah menyangkut mata pencarian masyarakat setempat.

"Harus ada transformasi kegiatan masyarakat. Saya melihat bahwa hutan sosial menjadi alternatif. Semua itu kita pikirkan dan segera dibahas rencana operasionalnya. Kompleksitas persoalan di lapangan terus kita uraikan satu persatu dan diselesaikan secara terukur," ujar Menteri Siti.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam mengatur dan mengendalikan pertambangan, baik terkait perizinan maupun pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

"Ini kan tugas pemda juga, ada yang ngatur wilayahnya. Jadi, segala sesuatu seolah-olah Kementerian LHK semua bertanggung jawab, itu kan bagian dari masyarakatnya," kata Alue di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, perihal tambang ilegal, tentunya akan ada penegakan hukum seperti di pegunungan Lebak yang diduga menjadi penyebab banjir dan tanah longsor di kawasan itu. Nantinya kawasan tersebut bisa dikendalikan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Selain itu, Alue menegaskan pihaknya terus mendorong perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) melaksanakan kewajiban melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).

"Kita selalu mendorong kepada pemegang izin pertambangan untuk melakukan rehabilitasi DAS. Itu selama ini sudah mulai jalan," ujarnya.

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Operator alat berat mengeruk pasir di tempat galian tambang ilegal di Cirenong, Lebak Denok, Cilegon, Banten. Kegiatan tambang ilegal di sepanjang Jalan Lingkar Luar Cilegon makin marak meski beberapa kali ditutup paksa warga karena merusak lingkungan dan membahayakan mereka namun setelah warga lengah penambangan terus berlanjut.

Sadar risiko bencana

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengingatkan masyarakat harus sadar terhadap risiko bencana sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam mitigasi sesuai dengan ancaman bencana yang bisa terjadi di setiap daerah.

"Bencana dapat terjadi sewaktu-waktu, belum ada teknologi yang dapat mencatat secara pasti tanggal dan jam kejadiannya. Terjadinya gempa dan tsunami di masa lalu hendaknya dapat menjadi referensi. Catatan sejarah kejadian bencana banyak disimpan di Leiden University,  Belanda," kata Doni di Jakarta, Sabtu (11/1).

Dia menjelaskan mitigasi bencana dengan vegetasi lebih efektif daripada hanya mengandalkan konstruksi manusia. Tidak ada kekuatan konstruksi buatan manusia yang kuat, seperti yang terjadi saat bencana tsunami dan gempa di Sendai, Jepang.

"Konstruksi tersebut rusak akibat gempa dan tsunami. Ini membuktikan bahwa kekuatan alam tidak bisa dicegah dengan konstruksi buatan manusia," sebutnya.

Oleh karena itu, imbuh Doni, mitigasi dengan vegetasi dapat lebih kuat dan mencegah ancaman bencana, seperti  menanam pohon cemara udang dan vetiver. Sebagai gambaran, hutan pantai dapat lebih melindungi masyarakat dari ancaman tsunami. (Fer/DD/X-10)