Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DINILAI berhasil mewujudkan kawasan sehat, sebanyak 6 gubernur, 177 bupati/wali kota, serta 3 motivator pembina provinsi menerima penghargaan Swasti Saba untuk Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dari pemerintah.
"Penghargaan Swasti Saba merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sudah berdedikasi dalam menyelenggarakan KKS sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor/Menkes/PB/VIII/2005," ujar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penghargaan tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Penyelenggaraan KKS, lanjut Menkes, merupakan salah satu wujud nyata upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk percepatan penurunan angka stunting. Hal itu karena di dalamnya terdapat indikator ketahanan pangan dan gizi serta penyediaan layanan dasar dan sanitasi serta pemenuh-an pelayanan kesehatan yang merata di masyarakat.
"Penyelenggaraan KKS merupakan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat secara harmonis, integrasi antarsektor untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," tambah Terawan.
Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang sehat, tetapi juga harus membuat peringkat bagi kabupaten/kota, dari yang sehat hingga tidak sehat. Hal itu dimaksudkan agar kabupaten/kota yang tidak sehat mendapatkan sanksi moral dan sosial.
"Kalau dibuat rangking, kota dibuat sendiri, kabupaten dibuat sendiri indeksnya, sehingga yang paling bawah nanti akan kena sanksi moral, sanksi sosial. Masyarakat akan menilai, wah di bawah kepemimpinan bupati atau wali kota ini ternyata kota kita yang paling enggak sehat, nanti sanksinya di sana," terang Menteri Tito.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) berbincang perwakilan dari daerah peraih Anugerah Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Penerima penghargaan Swasti Saba 2019 antara lain Swasti Saba Padapa sebanyak 60 kabupaten/kota, Swasti Saba Wiwerda 29 kabupaten/kota, dan Swasti Saba Wistara 88 kabupaten/kota.
Selain itu, enam tim pembina provinsi terbaik antara lain Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jambi, dan Sumatra Barat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rahmad Mas'ud dan Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarty menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan Balikpapan meraih Kota Sehat Swasti Saba. (Aiw/Nur/RD/X-7)
Efek dehidrasi ringan akan semakin terasa jika tubuh tidak terhidrasi selama sekitar tiga jam.
Kualitas fisik seseorang di masa tua sangat bergantung pada tabungan pola hidup yang dibangun sejak masa kanak-kanak hingga dewasa muda.
Sektor layanan kesehatan di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, tengah mengalami perubahan struktural yang signifikan.
Kabupaten Mimika meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 untuk kategori Madya.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Virus Nipah adalah virus RNA yang termasuk dalam genus Henipavirus dari famili Paramyxoviridae.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved