Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DINILAI berhasil mewujudkan kawasan sehat, sebanyak 6 gubernur, 177 bupati/wali kota, serta 3 motivator pembina provinsi menerima penghargaan Swasti Saba untuk Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dari pemerintah.
"Penghargaan Swasti Saba merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sudah berdedikasi dalam menyelenggarakan KKS sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor/Menkes/PB/VIII/2005," ujar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penghargaan tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Penyelenggaraan KKS, lanjut Menkes, merupakan salah satu wujud nyata upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk percepatan penurunan angka stunting. Hal itu karena di dalamnya terdapat indikator ketahanan pangan dan gizi serta penyediaan layanan dasar dan sanitasi serta pemenuh-an pelayanan kesehatan yang merata di masyarakat.
"Penyelenggaraan KKS merupakan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat secara harmonis, integrasi antarsektor untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," tambah Terawan.
Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang sehat, tetapi juga harus membuat peringkat bagi kabupaten/kota, dari yang sehat hingga tidak sehat. Hal itu dimaksudkan agar kabupaten/kota yang tidak sehat mendapatkan sanksi moral dan sosial.
"Kalau dibuat rangking, kota dibuat sendiri, kabupaten dibuat sendiri indeksnya, sehingga yang paling bawah nanti akan kena sanksi moral, sanksi sosial. Masyarakat akan menilai, wah di bawah kepemimpinan bupati atau wali kota ini ternyata kota kita yang paling enggak sehat, nanti sanksinya di sana," terang Menteri Tito.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) berbincang perwakilan dari daerah peraih Anugerah Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Penerima penghargaan Swasti Saba 2019 antara lain Swasti Saba Padapa sebanyak 60 kabupaten/kota, Swasti Saba Wiwerda 29 kabupaten/kota, dan Swasti Saba Wistara 88 kabupaten/kota.
Selain itu, enam tim pembina provinsi terbaik antara lain Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jambi, dan Sumatra Barat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rahmad Mas'ud dan Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarty menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan Balikpapan meraih Kota Sehat Swasti Saba. (Aiw/Nur/RD/X-7)
Bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan tulang saja, ternyata Vitamin K juga sangat memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh lainnya.
Penerapan intervensi pada pemaknaan kesehatan atau Health Belief Model dapat membantu efektivitas program kesehatan.
Membangun komunikasi terbuka dan transparan berdasarkan penelitian ilmiah menawarkan peluang nyata untuk memengaruhi pilihan gaya hidup merokok di antara penduduk Indonesia.
Beberapa penyakit kuno seperti Rabies, Trakoma, Kusta, TBC, dan Malaria masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia.
Menggunakan talenan yang sama untuk sayur dan daging bisa menyebabkan kontaminasi silang berbahaya seperti Salmonella. Simak tips mencegahnya berikut.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved