Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
DINILAI berhasil mewujudkan kawasan sehat, sebanyak 6 gubernur, 177 bupati/wali kota, serta 3 motivator pembina provinsi menerima penghargaan Swasti Saba untuk Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dari pemerintah.
"Penghargaan Swasti Saba merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sudah berdedikasi dalam menyelenggarakan KKS sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor/Menkes/PB/VIII/2005," ujar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penghargaan tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Penyelenggaraan KKS, lanjut Menkes, merupakan salah satu wujud nyata upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk percepatan penurunan angka stunting. Hal itu karena di dalamnya terdapat indikator ketahanan pangan dan gizi serta penyediaan layanan dasar dan sanitasi serta pemenuh-an pelayanan kesehatan yang merata di masyarakat.
"Penyelenggaraan KKS merupakan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat secara harmonis, integrasi antarsektor untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," tambah Terawan.
Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang sehat, tetapi juga harus membuat peringkat bagi kabupaten/kota, dari yang sehat hingga tidak sehat. Hal itu dimaksudkan agar kabupaten/kota yang tidak sehat mendapatkan sanksi moral dan sosial.
"Kalau dibuat rangking, kota dibuat sendiri, kabupaten dibuat sendiri indeksnya, sehingga yang paling bawah nanti akan kena sanksi moral, sanksi sosial. Masyarakat akan menilai, wah di bawah kepemimpinan bupati atau wali kota ini ternyata kota kita yang paling enggak sehat, nanti sanksinya di sana," terang Menteri Tito.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) berbincang perwakilan dari daerah peraih Anugerah Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Penerima penghargaan Swasti Saba 2019 antara lain Swasti Saba Padapa sebanyak 60 kabupaten/kota, Swasti Saba Wiwerda 29 kabupaten/kota, dan Swasti Saba Wistara 88 kabupaten/kota.
Selain itu, enam tim pembina provinsi terbaik antara lain Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jambi, dan Sumatra Barat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rahmad Mas'ud dan Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarty menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan Balikpapan meraih Kota Sehat Swasti Saba. (Aiw/Nur/RD/X-7)
KITA semua mengikuti dengan waspada perkembangan eskalasi konflik dan perang di kawasan Timur Tengah.
Kondisi kesehatan Nadiem Makarim menurun akibat reinfeksi bekas operasi. Eks Mendikbudristek ini terancam operasi lagi di tengah sidang korupsi Chromebook.
Penyumbatan jantung atau Penyakit Jantung Koroner (PJK) terjadi akibat penumpukan plak (lemak, kolesterol, dan kalsium) pada arteri koroner.
Meskipun populer dan estetik, bubble tea menyimpan risiko kesehatan serius seperti paparan timbal, gangguan pencernaan, hingga masalah kesehatan mental. Simak faktanya!
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
Minyak sawit sering dianggap berbahaya. Simak fakta ilmiah tentang komposisi lemak, risiko kanker, obesitas, dan kesehatan jantung yang jarang diketahui publik.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved