Rehabilitasi Hutan dan Lahan akan Serap 8,2 Juta Tenaga Kerja

PEMERINTAH menganggarkan dana sebesar Rp2,7 triliun untuk program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada 2019. Biaya tersebut dialokasikan untuk penanaman pohon di areal seluas 206 ribu hektare serta pengembangan kebun bibit dan persemaian di beberapa wilayah.

Jumlah luasan itu meningkat sepuluh kali lipat dari realisasi program RHL di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 23 ribu ha.

Untuk memuluskan program tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mulai berkeliling Indonesia guna melakukan observasi ke persemaian-persemaian baik yang disiapkan pemerintah maupun milik masyarakat.

"Observasi penting dilakukan karena keberhasilan tumbuh kembang pohon dimulai dari pembibitan yang baik," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya melalui keterangan resmi, Senin (18/11).

Dari sisi ekonomi, kegiatan RHL akan memberi dampak signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja. Pasalnya, untuk setiap ha yang akan disemai, setidaknya dibutuhkan 30 sampai 40 orang pekerja.

Baca juga: KLHK Alokasikan Rp3 Triliun untuk Rehabilitasi Hutan

Sehingga, diperkirakan program RHL yang mencapai 206 ribu ha akan menyerap sekitar 8,2 juta tenaga kerja.

“Dalam jangka pendek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terjadi karena adanya pelibatan dalam pembibitan dan penanaman," jelas Siti.

Adapun, dalam jangka panjang, masyarakat dapat menikmati hasil hutan bukan kayu dari tanaman RHL, seperti nangka, cengkeh bahkan macadamia yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi sangat tinggi.

Adapun, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo mengungkapkan program RHL sangat penting sebagai upaya pencegahan banjir dan kekeringan.

"Kita percaya kalau pohonnya bagus, airnya juga akan bagus. Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat," kata dia.

Keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi akibat perubahan iklim. Mengutip satu penelitian, Indonesia perlu menanam pohon di areal seluas 800 ribu ha per tahun agar memiliki iklim stabil dan sejuk.

Di Indonesia, rehabilitasi akan diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas seperti Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupa serta di calon ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Selain itu, rehabilitasi juga akan dilakukan pada 15 daerah aliran sungai prioritas, 15 danau prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk.

“Selain yang kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah meminta pengusaha yang memakai kawasan hutan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon,” tuturnya.(OL-5)