KLHK Alokasikan Rp3 Triliun untuk Rehabilitasi Hutan

Penulis: Lina Herlina Pada: Kamis, 04 Apr 2019, 20:10 WIB Humaniora
KLHK Alokasikan Rp3 Triliun untuk Rehabilitasi Hutan

ANTARA
Kawasan hutan lindung

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono yang hadir mewakili Menteri KLHK Siti Nurbaya, usai membuka Pameran Indogreen Environment and Forestry Expo 2019 ke-11 di Celebes Convention Centre, Makassar, Kamis (4/4).

Dana tersebut, kata Bambang, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, karena pada 2019 ini, KLHK memprioritaskan melakukan upaya pemulihan dan rehabilitasi hutan, reklamasi dan pemulihan ekosistem hutan.

"Tahun 2019 ini kita memang memprioritaskan anggaran, khususnya Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup mendapat anggaran paling besar dari direktorat lainnya, kurang lebih hampir Rp3 triliun dari pagu anggaran di kementerian sebesar Rp9 triliun," ujar Bambang.

Baca juga: RI Ajak Dunia Lestarikan Ekosistem Hutan Bakau

Nantinya, upaya dengan penanaman pohon tersebut untuk membangun hutan agar fungsinya dikembalikan, khususnya hutan yang berada di bagian hulu.

"Pendekatan seperti itu sesuai arahan bapak Presiden yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ibu Siti Nurbaya. Kita tahu di hulu itu ada kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, jadi nantinya kita tidak akan membiarkan masyarakat merusak hutan di bagian hulu," terangnya.

Bambang menjelaskan, bagian hulu menjadi bagian dari 15 prioritas Daerah Aliras Sungai (DAS) dan 15 prioritas Danau. Pola penanamannya melihat situasi mendukung infrastruktur waduk dan bendungan yang nantinya perlu ketersediaan air.

"Itu lah mengapa dari sekarang kita menanam pohon sebanyak mungkin. Diharapkan 5 tahun ke depan hutan akan kembali pada fungsinya, dengan pendekatan konservasi tanah dan air dan juga faktor lingkungan," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More