Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari P Batubara mengaku berdasarkan data warga prasejahtera yang dikelola oleh Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari sekitar 98,7 juta jiwa, terdapat 30 juta warga yang belum jelas nomor induk kependudukan (NIK)-nya.
Juliari mengatakan, data ini harus dipadankan dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kadang-kadang ada NIK yang memang nggak ada. Ada juga misalnya NIK-nya namanya si A dicek ke lapangan ternyata si B yang punya NIK-nya, jadi ini yang harus dipadankan dengan Kemendagri sehingga semua data terpadu kesejahteraan sosial yang kami miliki semua ada NIK-nya," kata Juliari saat ditemudi di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Senin (11/11).
Baca juga: Kurangi Sampah Impor lewat Pembangunan Sistem Daur Ulang
Juliari menambahkan, dari 30 juta warga yang belum jelas NIK-nya tersebut, tidak menutup kemungkinan mereka sudah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, Kemensos terus berupaya menyelesaikan proses cleansing data yang ditargetkan dapat rampung akhir tahun ini. Sehingga pada 2020 nanti data yang ada sudah sesuai dengan Dukcapil.
"Kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa semakin memuktakhirkan (data) karena memang arahannya semua yang ada di data terpadu kami harus berbasis NIK. Itu memang harapan juga semua pihak untuk memastikan bansos-bansos yang diberikan oleh negara benar-benar sudah tepat sasaran," tandasnya. (OL-1)
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved