Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
MENTERI Sosial Juliari P Batubara mengaku berdasarkan data warga prasejahtera yang dikelola oleh Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari sekitar 98,7 juta jiwa, terdapat 30 juta warga yang belum jelas nomor induk kependudukan (NIK)-nya.
Juliari mengatakan, data ini harus dipadankan dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kadang-kadang ada NIK yang memang nggak ada. Ada juga misalnya NIK-nya namanya si A dicek ke lapangan ternyata si B yang punya NIK-nya, jadi ini yang harus dipadankan dengan Kemendagri sehingga semua data terpadu kesejahteraan sosial yang kami miliki semua ada NIK-nya," kata Juliari saat ditemudi di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Senin (11/11).
Baca juga: Kurangi Sampah Impor lewat Pembangunan Sistem Daur Ulang
Juliari menambahkan, dari 30 juta warga yang belum jelas NIK-nya tersebut, tidak menutup kemungkinan mereka sudah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, Kemensos terus berupaya menyelesaikan proses cleansing data yang ditargetkan dapat rampung akhir tahun ini. Sehingga pada 2020 nanti data yang ada sudah sesuai dengan Dukcapil.
"Kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa semakin memuktakhirkan (data) karena memang arahannya semua yang ada di data terpadu kami harus berbasis NIK. Itu memang harapan juga semua pihak untuk memastikan bansos-bansos yang diberikan oleh negara benar-benar sudah tepat sasaran," tandasnya. (OL-1)
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved