Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari P Batubara mengaku berdasarkan data warga prasejahtera yang dikelola oleh Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari sekitar 98,7 juta jiwa, terdapat 30 juta warga yang belum jelas nomor induk kependudukan (NIK)-nya.
Juliari mengatakan, data ini harus dipadankan dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kadang-kadang ada NIK yang memang nggak ada. Ada juga misalnya NIK-nya namanya si A dicek ke lapangan ternyata si B yang punya NIK-nya, jadi ini yang harus dipadankan dengan Kemendagri sehingga semua data terpadu kesejahteraan sosial yang kami miliki semua ada NIK-nya," kata Juliari saat ditemudi di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Senin (11/11).
Baca juga: Kurangi Sampah Impor lewat Pembangunan Sistem Daur Ulang
Juliari menambahkan, dari 30 juta warga yang belum jelas NIK-nya tersebut, tidak menutup kemungkinan mereka sudah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, Kemensos terus berupaya menyelesaikan proses cleansing data yang ditargetkan dapat rampung akhir tahun ini. Sehingga pada 2020 nanti data yang ada sudah sesuai dengan Dukcapil.
"Kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa semakin memuktakhirkan (data) karena memang arahannya semua yang ada di data terpadu kami harus berbasis NIK. Itu memang harapan juga semua pihak untuk memastikan bansos-bansos yang diberikan oleh negara benar-benar sudah tepat sasaran," tandasnya. (OL-1)
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
Kesiapan layanan cath lab bagi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi pentahelix antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved