Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PINBAS-MUI (Pusat Inkubasi Bisnis Syariah-Majelis Ulama Indonesia) menyelenggarakan ekshibisi selama tiga hari bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung. Dalam ekshibisi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan (TK) turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Acara yang telah berlangsung sejak Jumat, (20/9) tersebut dibuka secara seremonial oleh Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin bersama Direktur PINBAS, M Azrul Tanjung, SE., MSi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, (21/9).
Kegiatan yang diadakan PINBAS-MUI itu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis digital yang diikuti setidaknya 1.000 peserta yang terdiri dari pengusaha UMKM, Ormas Islam, institusi pemerintah, dan perguruan tinggi.
Anggota Dewan Pengawas BPJS TK, Eko Darwanto, yang menghadiri kegiatan seremonial pembukaan, menyatakan hal ini sebagai bentuk dukungan BPJS TK dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
"Dukungan kami dalam kegiatan ini tentu saja tidak lepas dari peran kami sebagai pelindung pekerja sekaligus mitra pengusaha dalam memperkenalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para peserta kegiatan", terang Eko.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan kartu peserta BPJS TK secara simbolis kepada lima petani yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Terpilih K H. Ma’ruf Amin yang didampingi Eko Darwanto dan Direktur PINBAS, M Azrul Tanjung, SE., MSi.
"Penyerahan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kami lakukan secara simbolis hari ini merupakan perlindungan kepada 1.000 orang petani yang dilindungi melalui program GN Lingkaran," kata Eko.
"Kami memiliki harapan besar nantinya para petani, pelaku UMKM dan seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan ini untuk dapat memiliki kesadaran yang baik atas pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja," ujar Eko.
Eko berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ajang sosialisasi BPJS TK yang nantinya dapat membantu masyarakat pekerja, khususnya pelaku UMKM, dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan meminimalisir risiko sosial ekonomi yang terjadi.
"Semoga masyakarat pada umumnya dapat memanfaatkan kegiatan ini ini, selain untuk transaksi jual beli, juga untuk proaktif mendapatkan informasi lebih dari BPJS TK pada booth yang tersedia di Hotel Novotel, Bandar Lampung", pungkasnya. (OL-09)
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Melalui aplikasi ini, umat bisa memilih dan mendapatkan ustaz yang kompeten sesuai kebutuhannya seperti Tahlilan, ceramah lahiran dan khitanan, pernikahan, dan lainnya.
Islam membolehkan KB sebagai mekanisme pengaturan keturunan. Sementara, vasektomi merupakan jenis kontrasepsi dengan pemandulan tetap dan itu terlarang.
CLAIRMONT Patisserie, resmi menerima sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Membangun kemaslahatan anak bangsa perlu juga disertai dengan pembangunan infrastruktur secara merata dan tidak bisa dilakukan hanya segelintir orang saja.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved