Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA daerah se-Provinsi Jambi menyatakan komitmen penanggulangan karhutla dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (19/9).
Kesepakatan terhadap komitmen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diwujudkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi Fachrori Umar bersama 9 bupati, 2 wali kota dan disaksikan oleh 5 anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Lahirnya komitmen tersebut sekaligus merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Penanggulangan Karhutla bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri dan para Pimpinan Lembaga terkait pada 17 September 2019 di Provinsi Riau," ujar Plt Kapusdatin Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo melalui keterangan resmi, Jumat (20/9).
Selain itu, kesepakatan tersebut juga diambil sebagai respon positif dari pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo tentang tugas dan fungsi serta kewenangan pemimpin daerah dalam menanggulangi bencana.
Baca juga: Udara tidak Sehat, Sekolah di Jambi Kembali Libur
Adapun lima poin yang menjadi komitmen yang telah disepakati para kepala daerah tersebut, yakni:
1. Melakukan langkah-langkah strategis, sinergis dan antisipatif dalam penanggulangan bencana baik sebelum, saat dan pascakarhutla di wilayah masing-masing.
2. Melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk pelaksanaan penanggulangan bencana karhutla.
3. Secara konsisten melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terkait pelaksanaan penanggulangan bencana kahutla.
4. Menyiapkan personel, pendanaan, dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana karhutla.
5. Melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik individu maupun korporasi sesuai kewenangan.
Agus pun merinci kepala daera se-Provinsi Jambi yang satu suara terkait upaya penanganan karhutla yaitu Gubernur Jambi Fachrori Umar, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto, Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial, Bupati Muaro Jambi Masnah Busyroh, Bupati Batang Hari Syahirsah, Bupati Sorolangun Cek Endra, Bupati Merangin Alyarus, Bupati Bungo Mashuri, Bupati Tebo Sukandar, Bupati Kerinci Adirozal, Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri.
Sedangkan lima forkopimda yang bertindak sebagai saksi ialah Danrem 042/Gapu Jambi Kolonel Arh. Elphis Budi, Kapolda Jambi Irjen.Pol H. Muchils A.s, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edy Purwanto, Kejati Jambi Hj. Andi Murwinah dan Ketua Pengadilan Tinggi Hj. Irama Chandra Ilia.(RO/OL-5)
BMKG imbau waspada karhutla 2026 karena curah hujan di bawah rata-rata. Simak wilayah prioritas dan langkah mitigasi OMC dari BNPB dan Menhut.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Hngga kini, banjirasih mengenangi lima kecamatan di Kabupaten Lamongan. Antara loan, Kecamatan Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tetap berjalan dengan optimal.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, agar mampu mandiri secara ekonomi serta memiliki kesempatan yang setara.
KEPOLISIAN Daerah Jambi berhasil mengagalkan perjalanan ribuan liter minyak solar bersubsidi asal Sumatra Barat.
KEPOLISIAN Daerah Jambi menyelidiki belasan ton bahan bakar minyak (BBM) diduga ilegal.
Melalui Gerakan Jambi Berpantun, daerah ini berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) sebagai pemilik kumpulan pantun terbanyak di Indonesia.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Penegakan hukum ini didasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved