MENTERI Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita meluncurkan aplikasi berbasis digital e-PKH Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan efektif.
"E-PKH terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial yang membuktikan bahwa PKH telah siap menyongsong era insdustri 4.0, era big data, era internet," kata Mensos dalam pembukaan Bimbingan Pemantapan Koordinator dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (18/9).
Ia mengatakan e-PKH memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas karena dapat menghitung bansos secara otomatis, dan dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat. Oleh karena itu, lanjutnya, aplikasi e-PKH menjadi sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program.
Ia mengatakan Kementerian Sosial pada 2019 menargetkan sebanyak 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri. Selanjutnya pada 2020 ditargetkan sebanyak satu juta KPM tergraduasi secara mandiri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan bimbingan Pemantapan Koordinator PKH dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH bertujuan meningkatkan integritas dan menguatkan komitmen para Koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data dalam pengendalian implementasi PKH di lapangan dan manajemen data PKH.
“Yang tak kalah penting, bimbingan pemantapan ini juga akan membekali para koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data untuk meningkatkan soliditas tim di lapangan dan implementasi penggunaan aplikasi e-PKH,” kata Harry.
Kegiatan bimbingan pemantapan koordinator PKH Tahun 2019 kali ini diikuti oleh total 729 peserta Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, dan Koordinator/Kabupaten Kota Pelaksana PKH dari 5 provinsi di 22 kabupaten/kota. Sedangkan kegiatan bimbingan teknis aplikasi e-PKH tahun 2019 diikuti oleh 2.101 peserta yang terdiri dari Administrator Pangkalan Data Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Pelaksana PKH dari 22 kota dan 12 provinsi.
Dalam acara ini Mensos memberikan penghargaan kepada pemerintah kota dan kabupaten yang paling aktif melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menggunakan e-PKH. Kali ini penghargaan diberikan kepada tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas.
Turut hadir dalam acara Staf Khusus Menteri Febri Hendri dan Neil Iskandar, Staf Ahli Menteri Sonny W. Manalu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi Z.A. Zulung, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar. Kepala Badiklitpensos Harry Soeratin, perwakilan World Bank, Bank Himpunan Negara (Himbara), dan Asian Development Bank (ADB). (OL-09))
