Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengaku pemerintah lalai dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Jokowi, kasus karhutla dan kabut asap ini seharusnya bisa dicegah sejak awal.
"Otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja, tapi kita lalai, sehingga asapnya jadi membesar," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Pekanbaru, Senin (16/9) malam.
Jokowi mengaku, sejak beberapa bulan lalu, sudah mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi karhutla. Ia menyebut pencegahan merupakan kunci dari permasalahan ini.
Sebab, belajar dari pengalaman, kejadian karhutla sejak dulu sangat sulit diatasi. Apalagi kebakaran terjadi di atas lahan gambut.
Baca juga: Polri Bentuk Tim Pemantau Penanganan Karhutla
Kepala negara mengatakan, untuk penanganan masalah karhutla dan kabut asap, semua pihak terkait harus bisa berkoordinasi.
Ia pun menyindir kepala daerah, Pangdam, dan Kapolda di wilayah-wilayah terkait yang belum maksimal mengatasi permasalahan tersebut.
"Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api, itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut," ungkap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo untuk melakukan hujan buatan sejak Jumat (13/9).
Ia juga memerintahkan agar mengirimkan pasukan tambahan untuk memadamkan karhutla.
"Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul," pungkas Jokowi. (Medcom/OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved